JAKARTA, Kalteng.co – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita, percepatan pembangunan nasional, serta konektivitas infrastruktur di daerah demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menghibahkan enam bidang tanah untuk pembangunan pelabuhan sungai di Mintin, Anjir Sampit, Maliku, Badiri, dan Pangkoh kepada BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, Kementerian Perhubungan RI.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada Ditjen Perhubungan Darat berlangsung di Ruang Rapat Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan RI, Selasa, (03/12/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie; Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat, Tatang Rustandi; Kepala Balai BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, M. Andi Rachmatullah; Pj. Bupati Pulang Pisau, Hj. Nunu Andriani; Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela; Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta; Kepala Dinas Perhubungan, Supriyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Usis I Sangkai; serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau lainnya.
Muhammad Syauqie menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah berkomitmen dan bersinergi demi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Konektivitas infrastruktur transportasi di Kalimantan Tengah, sebagai salah satu lokasi food estate terbesar di Indonesia, perlu didorong secara serius dan terintegrasi. Food estate ini telah menjadi program strategis nasional yang keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas konektivitas serta dukungan lintas sektor, termasuk infrastruktur transportasi,” ujar Syauqie.
Lebih lanjut, Syauqie menambahkan bahwa keberhasilan program pengembangan pangan terintegrasi seperti food estate tidak terlepas dari dukungan infrastruktur transportasi darat, sungai, laut, dan udara.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami memohon dukungan lebih besar dari Kementerian Perhubungan RI untuk alokasi infrastruktur transportasi di wilayah kami,” tutup Syauqie, legislator dari Fraksi PAN ini. (pra)
EDITOR : TOPAN
