Pemprov Kalteng Matangkan Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera, Leonard S. Ampung Tekankan Sinkronisasi Antar-OPD
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memacu konsolidasi internal guna memastikan program prioritas daerah berjalan optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang di gelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Palangka Raya, Senin (23/6/2025).
Rakor tersebut turut di hadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo serta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Fokus utama pembahasan kali ini adalah percepatan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) — sebuah inisiatif strategis yang di gagas Gubernur untuk memperkuat layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Leonard S. Ampung menekankan bahwa sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam mengakselerasi capaian program KHBS. Ia menilai penting bagi seluruh OPD untuk menginternalisasi visi dan misi pembangunan daerah demi menjaga arah kebijakan tetap satu tujuan.
“Rakor ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan arah kebijakan. Kartu Huma Betang Sejahtera adalah program terintegrasi yang memerlukan kerja kolektif lintas sektor,” kata Leonard.
Bapperida Akan Memastikan Kebijakan
Program KHBS sendiri mencakup penguatan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan ketahanan pangan. Dalam forum tersebut, Gubernur Agustiar turut memberikan arahan langsung terkait target-target yang harus di capai dan standar pelaksanaan di lapangan.
Lebih lanjut, Leonard menyatakan bahwa pihaknya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah akan aktif mengawal pelaksanaan program, termasuk dalam hal penyusunan peta jalan dan penguatan koordinasi lintas dinas.
“Bapperida akan memastikan kebijakan yang di lahirkan benar-benar terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi momentum evaluatif, sekaligus penguatan arah kebijakan Pemprov Kalteng ke depan, di mana seluruh OPD di dorong untuk tidak hanya bekerja secara sektoral, tetapi juga kolaboratif. Dengan langkah ini, di harapkan Kartu Huma Betang Sejahtera bisa menjadi fondasi kuat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara merata. (pra)
EDITOR : TOPAN
