Dislutkan Kalteng Siap Sukseskan RPKD 2025–2029
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan strategis ini di pimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, serta di hadiri oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, S.I.P., M.Si.
Rakor ini merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026. Forum lintas sektor ini menegaskan pentingnya sinergi dalam menyusun kebijakan, memperkuat perencanaan, serta memonitor implementasi program penanggulangan kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus selaras dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
“SDGs merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk keterbatasan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup,” tegas Wagub.
Rakor Ini Sangat Penting Dalam menyatukan langkah kita
Selain itu, Edy juga menyoroti fenomena perubahan pola kemiskinan di Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan di wilayah perkotaan kini lebih tinggi di bandingkan pedesaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menuntut hadirnya penguatan lapangan kerja berbasis potensi lokal, terutama di wilayah pedesaan untuk menekan arus migrasi ke kota.
Kepala Dislutkan Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, S.I.P., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025. Ia menyebut, kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi program antar-instansi dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya melalui optimalisasi sektor kelautan dan perikanan.
“Rakor ini sangat penting dalam menyatukan langkah kita. Sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi strategis dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, hingga memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi seluruh masyarakat,” ujar Sri Widanarni.
Ia menambahkan bahwa Dislutkan Kalteng siap mendukung penuh penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dengan menguatkan program-program pemberdayaan nelayan, pengembangan budidaya ikan air tawar, serta peningkatan kualitas rantai pasok perikanan.
Sektor Perikanan Merupakan Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan
“Kami akan terus mendorong inovasi, mulai dari pembinaan nelayan, penguatan kelompok pembudidaya ikan, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna. Harapannya, masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dan taraf hidup secara merata,” ungkapnya.
Sri Widanarni juga menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu pilar ketahanan pangan yang perlu terus di perkuat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui Rakor ini, seluruh perangkat daerah sepakat untuk memperbarui data makro dan sektoral agar kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih responsif terhadap dinamika lapangan. Penyusunan RPKD 2025–2029 juga menjadi pedoman penting bagi lintas sektor untuk bergerak serempak, efektif, dan terukur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi guna menurunkan angka kemiskinan, khususnya melalui pendekatan berbasis potensi daerah.(pra)
EDITOR: TOPAN
