BPS Kalteng Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu (25/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan tahapan pendataan ekonomi yang dijadwalkan berlangsung April hingga Juli 2026.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pendataan ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi hingga wilayah administrasi terkecil, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga untuk kebutuhan sendiri.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, dalam paparannya menyampaikan bahwa SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
“Data yang dihasilkan akan menggambarkan kondisi riil dunia usaha secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sensus tidak hanya memotret jumlah dan persebaran usaha, tetapi juga menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik pelaku usaha, tingkat produktivitas, daya saing, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha seperti nama dan alamat, Nomor Induk Berusaha (NIB), status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, aktivitas ekonomi kreatif, hingga kepemilikan sertifikasi tertentu.
Selain itu, data ekonomi berupa nilai pendapatan, pengeluaran, serta aset usaha per 31 Desember 2025 juga akan dihimpun sebagai gambaran kondisi ekonomi terkini.
Pelaksanaan pendataan akan menggunakan metode pengisian mandiri secara daring (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) bagi usaha besar, serta metode door to door oleh petugas sensus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pelaksanaan SE2026, diharapkan tersusun basis data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (bam)



