Tangani Karhutla, Pemprov Anggarkan Rp20 Miliar

PALANGKA RAYA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyebutkan ada empat tawaran strategi antisipasi kebakaran hutan. Yakni dana desa (DD), anggaran belanja tidak terduga (BTT) dari APBD, anggaran dari pusat, dan anggaran dari pihak swasta.

Berkenaan dengan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memastikan sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng tahun ini. Anggaran tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng yang dialokasikan untuk belanja tidak terduga.

“Untuk penanganan karhutla 2020 kami sudah siapkan dana BTT senilai Rp20 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Nuryakin kepada Kalteng Pos, kemarin (5/7).

Dana ini, sebutnya, masih sama nominalnya dengan penganggaran pada 2019 lalu. Berdasarkan aturannya, anggaran ini dapat digunakan apabila suatu daerah sudah menetapkan status siaga atau darurat bencana. Apabila bencanya adalah karhutla, maka daerah harus menetapkan siaga atau darurat karhutla.

Belum lama ini Pemprov Kalteng sudah menetapkan status siaga karhutla. Meski demikian, lanjut Nuryakin, hingga kini dana yang disipakan tersebut belum digunakan, karena belum ada usulan untuk menggunakannya.

“Iya, betul, tapi dana ini masih belum digunakan karena belum ada usulan,” tegasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi berkenaan tawaran Kemendagri terkait penyediaan anggaran karhutla menggunakan DD, ia menyebut bahwa pihaknya kurang memahami hal itu. “Kurang paham mengenai penggunaan DD karena itu berada di kabupaten/kota masing-masing. Untuk di provinsi, sudah menganggarkan Rp20 miliar itu,” pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian menawarkan empat strategi dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Hal itu disampaikannya dalam rakorsus tingkat menteri yang membahas soal antisipasi kebakaran hutan periode puncak kemarau tahun 2020, Kamis (2/7) lalu.

“Perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah. Artinya, dibantu oleh pemerintah. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita tahu bahwa di desa yang penuh keterbatasan, untuk membuka lahan dua hektare, cara yang paling gampang yakni dengan dibakar. Oleh karena itu, pemerintah perlu membantu, paling tidak empat langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat,” kata Tito dalam rilisnya.

Pertama, optimalisasi dana desa. Mendagri mendorong daerah yang memiliki potensi atau kerawanan kebakaran hutan untuk dapat menggunakan dana desa, di samping dijadikan bantuan langsung tunai dalam penanganan Covid-19.

“Dari dana desa, saran untuk desa yang di daerah Sumatera bagian timur kemudian Kalimantan yang kita identifikasi rawan terbakar, kami dorong untuk memanfaatkan dana desanya dengan membentuk desa mandiri bebas karhutla,” ujarnya.

Kedua, anggaran BTT dari APBD. Ketiga, anggaran dari pemerintah pusat. “Saya kira perlu juga didorong atau diimbau, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla seperti Kementerian Pertanian, LHK, dan lai-lain mungkin bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” kata Tito.

Keempat, kerja sama dengan swasta. “Melalui swasta, banyak perusahaan besar yang ingin berkontribusi dan yang terganggu dengan adanya kebakaran,” tuturnya.

Kemarau 2020 Diprediksi Tak Separah Tahun Lalu ====================judul baru

Saat ini beberapa wilayah di Kalteng sudah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Palangka Raya menyebut, pada awal Juli ini, daerah yang akan mengalami peralihan musim meliputi Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

Akhir Juli nanti, daerah yang mengalami peralihan musim yakni wilayah bagian utara seperti Kabupaten Murung Raya (Mura), Gunung Mas (Gumas), dan Kabupaten Kapuas bagian utara. Secara umum, sepanjang Juli ini masih berada pada masa peralihan atau awal musim kemarau.

Prakirawan BMKG Kota Palangka Lian Adriani mengatakan, jika Juli merupakan awal musim, maka dapat diprediksikan bahwa pada Agustus nanti Kalteng akan mengalami kemarau. Pada Agustus dan September diyakini sebagai puncak kemarau tahun ini.

“Dengan demikian, pada Oktober hingga awal November akan mulai peralihan musim dari kemarau ke musim hujan lagi,” katanya kepada Kalteng Pos melalui sambungan telepon, Kamis (2/7).

Lebih lanjut dikatakannya, meski Kalteng sudah memasuki peralihan musim, hujan masih akan tetap turun. Bahkan, lanjut dia, saat musim kemarau tiba pun, di Kalteng masih akan ada hujan, meski dengan intensitas yang rendah.

“Berdasarkan data terakhir, diprediksi bahwa kemarau ini masih normal. Jadi, kemarau 2020 ini tidak sekering kemarau tahun sebelumnya (2019),” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau agar selama musim kemarau tahun ini tidak ada pembakaran untuk membuka lahan, terutama sepanjang puncak kemarau.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Darliansjah mengatakan, sebagai langkah persiapan Pemprov Kalteng untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini, dalam waktu dekat pihaknya akan mengaktifkan kembali posko satuan tugas (satgas).

“Kami juga akan segera menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat untuk meminta dukungan dalam rangka penanganan karhutla di Kalteng,” tuturnya, Jumat (3/7).

Diungkapkannya, dukungan yang dimaksud ini, salah satunya terkait penyediaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), pesawat helikopter water bombing, dan helikopter untuk patroli. Jumlah minimal helikopter water bombing yang akan diminta sebanyak lima unit.

“Lima unit WB ini minimal, untuk meng-cover seluruh kabupaten/kota di Kalteng,” ujarnya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng ini, pihaknya juga meminta agar kepala daerah menetapkan status siaga karhutla pada waktu yang tepat. Selain itu, pemerintah daerah segera mengaktifkan pos lapangan pencegahan dan kesiapsiagaan pasukan gabungan yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat.

“Pembangunan pos lapangan dibangun di daerah yang sering terjadi karhutla alias rawan karhutla, termasuk melakukan patroli, sosialsasi, dan edukasi,” tegasnya.

Ditambahkannya, peralatan pemadam kebakaran yang ada saat ini dinilai sudah lebih memadai. “Jika nanti upaya pemadaman kebakaran tidak bisa ditangani oleh tim darat, maka akan dieksekusi oleh tim udara,” pungkasnya. (abw/ce/ram)