PALANGKA RAYA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan peninjauan terhadap pelaku UMKM penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Palangka Raya, Jumat (9/10).
Peninjauan yang dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop Sutarjo ini, sebagai langkah evaluasi penyaluran BPUM di Kota Palangka Raya. Yang juga dihadiri Kepala Cabang BNI Palangka Raya dan Kepala Cabang BRI Palangka Raya.
Saat berbincang dengan pelaku UMKM penerima Banpres, Sutarjo mengevaluasi skema penyaluran BPUM. Baik dari sisi persyaratan, hingga mekanisme penyaluran uang hibah tersebut. Menurut dia, Kemenkop dan UKM juga memastikan bahwa pelaku UMKM tidak dikenakan biaya apapun atas banpres, yang salah satu syaratnya adalah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini.
“Kami tadi memastikan penyaluran BPUM tepat sasaran, dan bebas dari potongan maupun pengenaan biaya bagi pelaku UMKM,” ungkap Sutarjo.
Kepala Diskop dan UKM Kalteng, Ati Mulyati SE, menjelaskan, BPUM merupakan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta bagi pelaku UMKM yang bersifat hibah. Bantuan itu adalah langkah pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
“Saat ini pemerintah sudah mengalokasikan uang tunai Rp36,2 triliun bagi 12 juta Pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Penyaluran BPUM dilaksanakan secara langsung melalui BRI dan BNI, menggunakan dana yang bersumber dari anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia,” terang Ati.
Saat kunjungan Ati berpesan kepada pelaku UMKM yang menerima bantuan tersebut, agar Banpres yang diterima digunakan untuk menunjang usaha yang digeluti. “Bantuan ini juga sebagai menunjang produktivitas pelaku UMKM agar proses produksi tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Semoga Banpres ini bisa berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu pelaku usaha,“ tutur Ati. (kom/uut/b10/ktk/aza)
