PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Terkait adanya wacana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang penghapusan tenaga kontrak (tekon) di tahun 2023 mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kota Palangka Raya Yudhi Karlianto Manan.
Meski ada pemberitahuan terbaru, Kemenpan memberikan kelonggaran dengan tidak memberhentikan tekon secara serentak, legislator yang tergabung di Komisi C DPRD Kota Palangka Raya membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini tetap meminta kepada pemerintah kota (Pemko) untuk mencari solusi terhadap tekon yang diberhentikan.
“Meski tidak semua tekon diberhentikan, kami harap pemerintah dapat mencarikan solusi bagi tekon yang nantinya diberhentikan. Ini mengingat jumlah tekon yang ada di Kota Palangka Raya telah mencapai 1600 orang,” ucap legislator muda akrab disapa Yudhi ini kepada Kalteng.co, Rabu (8/6/2022).
Sebelumnya rekan-rekan dari Komisi A DPRD Kota Palangka Raya juga telah melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018. Dimana dalam pertemuan tersebut jelas Yudhi, BKPSDM menyampaikan Pemko akan memprioritaskan para honorer atau PTT ke Pusat untuk menjadi PPPK di Kota Palangka Raya.
“Jika itu nantinya dilakukan, kami harap penerimaan atau pengusulan PPPK dapat memprioritaskan tenaga PTT yang sudah mengabdi di lingkup Pemko Palangka Raya,” tegas Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selebihnya, Yudhi berharap apa yang sudah ia sampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemko Palangka Raya. Paling tidak ada solusi bagi rekan-rekan tekon yang nantinya kontraknya tidak diperpanjang atau diberhentikan.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Untuk itu, besar harapan kami hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah,” tutup Yudhi. (pra)
