Republik Rekayasa
![](https://kalteng.co/wp-content/uploads/2022/08/republik-rekayasa.jpg)
Farel Prayoga, bocah Banyuwangi berumur 12 tahun, menjadi bintang utama dalam perayaan Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan RI. Dengan membawakan lagu Jawa berjudul Ojo Dibandingke, Farel membuat presiden, ibu negara, dan para menteri bergoyang, semua tertawa lebar.
—
HANYA Kapolri yang dalam tangkapan kamera tampak tegang, tawanya tak lepas, alih-alih ikut bergoyang. Maklum saja, Kapolri sepertinya sedang punya banyak pikiran. Bagaimana tidak, jenderal bintang dua yang merupakan orang kepercayaannya membunuh ajudannya sendiri, melibatkan setidaknya 31 polisi lainnya.
Perayaan tujuh belasan pekan ini memang sedikit mengalihkan perhatian kita dari kasus pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo. Satu bulan lebih sejak Brigadir Yosua tewas di rumah dinas Sambo, masyarakat Indonesia larut dalam drama panjang pengusutan kasus ini. Ketika akhirnya Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan dan rekayasa terkuak, drama masih belum berakhir dan lebih dari itu: masyarakat sudah telanjur tak percaya.
Kasus Sambo menunjukkan, rekayasa adalah hal yang bisa dan biasa dilakukan polisi. Ketika ada sebuah perkara, polisi yang mengusut, polisi yang mencari dan menetapkan barang bukti, polisi yang menyusun berita acara pemeriksaan (BAP), polisi yang memutuskan apakah sebuah perkara akan dilanjutkan untuk dilimpahkan ke kejaksaan atau dihentikan.
Dalam kasus Sambo, kita melihat bagaimana CCTV sengaja dihilangkan, kesaksian hanyalah karangan, hasil otopsi ternyata bisa dipesan sesuai permintaan. Ketika pembunuhan anggota kepolisian saja bisa direkayasa seperti itu, bagaimana dengan kasus-kasus lainnya?
Apa pertanggungjawaban Polri atas kasus penembakan Km 50 yang juga diduga melibatkan Sambo? Bagaimana menjelaskan pengusutan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang oleh Sambo sebagai penyidik kasus tersebut disimpulkan disebabkan puntung rokok? Bagaimana menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terkait dengan berkas-berkas kasus korupsi Djoko Tjandra yang juga ditangani Sambo? Kemudian sekarang ini, dengan jabatan Sambo sebagai kepala Divisi Propam Polri, bagaimana juga kita bisa percaya bahwa pengawasan internal polisi telah berfungsi?
Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD, pejabat tertinggi negeri ini dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, pun tak bisa melakukan apa-apa selain curhat kepada publik. Bukannya melakukan aksi nyata untuk membereskan, Mahfud hanya bisa curhat bahwa kelompok Sambo ibarat kerajaan yang sangat berkuasa di Polri.
Mahfud juga mengatakan bahwa Sambo ditakuti di Polri, termasuk oleh para jenderal bintang tiga. Artinya, negara sudah mengetahui bahwa ada yang tak beres di hadapan mereka, tapi semua tak berdaya dan hanya bisa pasrah.
Keterlibatan 31 polisi dari perwira tinggi, menengah, hingga rendah dalam rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua juga menyadarkan kita satu kenyataan: jika pembunuhan satu orang yang dilatarbelakangi masalah pribadi saja bisa melibatkan begitu banyak aparat, bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang korbannya puluhan bahkan ribuan orang, yang dioperasikan dengan sistemik dan struktural?