KUALA KAPUAS, Kalteng.co- Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD Kapuas yang diselenggarakan Kemendagri. Kegiatan ini juga narasumber langsung dari Kemendagri, tentang materi arah kebijakan dan strategi penyusunan APBD Tahun 2023, serta kebijakan pengelolaan pengelolaan keuangan.
“Yang diharapkan memiliki sinergitas, dan penyelarasan antara kinerja dan keuangan,” ucap Anggota DPRD Kapuas H. Darwandie, SH, MH.
Didalam kondisi termutakhir saat ini, lanjut H. Darwandie, dimana kondisi keuangan negara dalam posisi yang juga ketat perhitungan, maka ada hal serius yang meski diperhatikan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD Tahun 2023.
“Adalah mengenai penyelarasan dalam pelaksanaan Permenkeu PMK 134 Tahun 2022, tentang pengalokasian dana 2 persen dari dana DAU dialokasikan untuk kepentingan penanganan dampak sosial, berupa bantuan kepada masyarakat kurang mampu,” jelas Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kapuas ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas ini, menambahkan, begitu juga tentang alokasi anggaran, dan bantuan keuangan kepada Pemprov Kalteng untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan ada banyak hal lain juga yang menjadi perhatian serius dalam proses penyusunan APBD Tahun 2023.
“Disamping itu, waktu yang juga semakin mendesak, sebab siklus dalam proses penyusunan APBD 2023 itu sendiri saat ini sudah terlampaui,” pungkasnya. (alh)
