Herson B. Aden: Kolaborasi Multi-Sektor Kunci Sukses Kebijakan Kehutanan Berbasis Masyarakat
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, menilai bahwa kebijakan kehutanan yang berpihak pada masyarakat hanya dapat terwujud jika di landasi dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.
Hal itu di sampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang di gelar di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Senin (23/6/2025).
Dalam keterangannya, Herson menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam membangun tata kelola kehutanan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.
“Tantangan kehutanan saat ini tidak bisa di hadapi sendiri-sendiri. Kita butuh orkestrasi kebijakan yang melibatkan semua pihak, karena hutan bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi,” tegas Herson.
Menurutnya, Rakornis menjadi forum strategis yang tepat untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen semua pihak dalam mendorong transformasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, khususnya melalui skema perhutanan sosial yang telah di galakkan pemerintah.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi bagaimana kita membangun kemandirian desa dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya yang selama ini sulit mereka jangkau,” tambahnya.
Herson menekankan bahwa pendekatan kebijakan kehutanan harus semakin kontekstual dan responsif terhadap dinamika di lapangan, terutama menyangkut masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga hutan secara turun-temurun.
Kalimantan Tengah Punya Kekayaan Sumber Daya Hutan Yang Luar Biasa
“Kita perlu mendengar suara desa, memahami kearifan lokal, dan menjadikannya landasan dalam menyusun program. Jangan sampai masyarakat hanya di jadikan objek, padahal merekalah aktor utama dalam menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mendesain kebijakan yang menjembatani antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita tidak boleh memilih antara hutan dan rakyat. Keduanya harus berjalan seiring. Pembangunan yang kita perjuangkan adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi,” lanjut Herson.
Dalam konteks Visi Kalimantan Tengah BERKAH, Herson menilai bahwa sektor kehutanan memiliki peran sentral dalam mendukung misi daerah untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan bermartabat.
“Kalimantan Tengah punya kekayaan sumber daya hutan yang luar biasa. Tapi kekayaan itu tidak boleh hanya jadi angka di atas kertas. Ia harus menjadi nilai tambah yang di rasakan rakyat—dari ketahanan pangan, energi terbarukan, hingga industri hijau,” jelasnya.
Menutup pandangannya, Herson mengajak seluruh peserta Rakornis untuk terus mengawal implementasi kebijakan kehutanan dengan semangat keterbukaan dan integritas.
“Ke depan, tantangan kita akan semakin berat. Maka mari kita perkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembangunan kehutanan. Dari sinilah kita bisa wujudkan Kalimantan Tengah yang benar-benar BERKAH,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
