Wagub Edy Pratowo Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi DPRD Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mewakili Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalteng, yang di gelar di ruang rapat paripurna, Senin (25/8/2025). Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong.
Agenda utama rapat adalah penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan serta Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Edy secara komprehensif menanggapi berbagai masukan sekaligus memberikan penjelasan terkait isu strategis yang menjadi perhatian wakil rakyat.
Edy Pratowo menegaskan, Pemprov Kalteng terus melakukan inovasi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan menjaga stabilitas fiskal. Upaya yang di lakukan antara lain melalui optimalisasi layanan perpajakan daerah, di gitalisasi sistem pembayaran seperti e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Pemerintah juga memastikan penetapan target PAD yang realistis namun kredibel, sehingga mampu menopang program pembangunan.
Selain itu, pengelolaan belanja daerah tetap di arahkan pada prinsip efisiensi dan pemerataan. Edy menekankan bahwa anggaran pembangunan harus sejalan dengan program prioritas Huma Betang, yakni pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan tetap menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat di seluruh wilayah.
Pemprov Kalteng Juga Memperkuat Reformasi Birokrasi
Menjawab pandangan Fraksi Golkar dan Demokrat, Wagub menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60 persen melalui penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan restrukturisasi BUMD. Penataan manajemen BUMD kini di lakukan lebih transparan, termasuk melalui mekanisme fit and proper test bersama OJK, guna memastikan kualitas kepemimpinan dan integritas pengelola.
Tak hanya itu, isu strategis lain seperti ketahanan pangan, penanggulangan karhutla, pengendalian stunting, hingga pemerataan pelayanan publik di wilayah pelosok dan perbatasan juga menjadi bagian dari tanggapan Pemprov. Edy menegaskan, transparansi anggaran, penerapan good governance, serta fokus pada kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan UMKM tetap menjadi prioritas pembangunan.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga memperkuat reformasi birokrasi melalui pemanfaatan sistem digital. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan APBD kini terintegrasi dengan SIPD-RI, E-Reviu, serta pengembangan aplikasi SIAPDes yang di targetkan rampung pada 2026. Untuk bidang pendidikan, pemerintah melanjutkan program unggulan “Betang Cerdas” yang mendorong akses kuliah melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, sekaligus menyiapkan generasi muda agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Dalam aspek pengendalian inflasi, Pemprov memastikan strategi distribusi dan penyaluran dana transfer di lakukan tepat sasaran, dengan penggunaan dana SiLPA yang sesuai rekomendasi hasil audit BPK.
Mengakhiri paparannya, Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberi saran, kritik, dan dukungan konstruktif. Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, serta implementasinya benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (pra)
EDITOR: TOPAN
