Kesetaraan Gender Jadi Indikator Kemajuan, DPRD Mura Dukung Penguatan Pokja PUG
PURUK CAHU, Kalteng.co – Komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender semakin ditegaskan di Kabupaten Murung Raya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas DALDUK KBP3A yang menggelar Advokasi dan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) pada Rabu (17/9/2025) di Aula A Kantor Bupati Mura.
Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, menilai keberadaan Pokja PUG memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam isu perempuan, tetapi sebagai bagian penting dari perencanaan pembangunan yang lebih merata dan responsif.
“Pengarusutamaan Gender bukan hanya wacana administratif, melainkan strategi pembangunan yang memastikan semua warga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses dan manfaat yang setara dari pembangunan,” ujar Dina.
Dina menegaskan bahwa PUG harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran di semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga tata kelola pemerintahan desa.
“Kami di DPRD siap bersinergi, terutama dalam pengawasan dan penganggaran agar PUG tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa Pokja PUG memiliki kapasitas yang cukup serta ruang yang luas untuk berperan, bukan hanya sebagai pelengkap kelembagaan, tapi sebagai mitra aktif dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan.
Dalam konteks daerah seperti Murung Raya, yang memiliki keberagaman wilayah dan karakter masyarakat, pelaksanaan PUG memerlukan kerja sama lintas sektor. Dina menekankan, komitmen dari semua pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, masyarakat, hingga dunia usaha harus terus dibangun agar kesetaraan gender tidak menjadi agenda sampingan.
“PUG hanya akan berjalan jika ada keseriusan bersama. Inilah mengapa kami sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena membangun kesadaran dan kapasitas adalah langkah awal menuju perubahan kebijakan yang berpihak,” katanya.
DPRD berharap kegiatan advokasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi langkah awal memperkuat institusi lokal dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
“Kami ingin Murung Raya tumbuh sebagai daerah yang inklusif, tempat semua warga terlepas dari gender bisa berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan. Dan ini dimulai dari komitmen kecil seperti penguatan Pokja PUG,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
