Pemprov Kalteng dan BGN Perkuat Sinergi, Program Makan Bergizi Gratis Didorong Beri Dampak Ekonomi Daerah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sinergi dan kesamaan persepsi dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Penguatan koordinasi ini dinilai penting guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI Dadang Hendrayuda, dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).
Dalam pertemuan itu, BGN melakukan evaluasi awal pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Tengah. Dadang menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki efek berantai terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, pelaksanaan MBG mampu menciptakan multiplier effect melalui keterlibatan berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga jasa katering dan distribusi logistik. Perputaran ekonomi lokal yang dihasilkan bahkan dinilai jauh melampaui besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pandang antara BGN, pemerintah daerah, dan Forkopimda agar pengawasan serta kualitas gizi MBG benar-benar terjaga. Dukungan TNI dan Polri juga sangat dibutuhkan,” ujar Dadang.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah daerah diharapkan memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan pangan lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyatakan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, sejalan dengan kebijakan strategis Presiden RI.
“Kami sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah sebagai tulang punggung pelaksanaan MBG,” kata Edy.
Terkait kesiapan pangan, Edy menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng bersama Forkopimda telah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah. Di antaranya pembangunan Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Kabupaten Pulang Pisau.
Selain sektor pangan pokok, pemerintah daerah juga membangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, serta mengembangkan sentra hortikultura di kawasan Kalampangan dan Pulang Pisau. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang memperkuat sistem pangan lokal.
Meski demikian, Edy mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi MBG, khususnya terkait kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan memiliki keterbatasan akses di sejumlah wilayah.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan masukan dari BGN. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bergerak bersama mendukung program prioritas Presiden, khususnya Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: EKO
