3 Modus Licik Penipuan Siber terhadap Pesantren yang Wajib Diwaspadai Pengelola Ponpes

KALTENG.CO-Pondok pesantren (ponpes) kini tidak hanya menjadi pusat peradaban ilmu, tetapi juga mulai merambah ekosistem digital. Sayangnya, transformasi digital ini membawa celah keamanan yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Belakangan, marak terjadi penipuan siber yang menyasar pengurus pesantren dengan mencatut nama pejabat hingga menjanjikan bantuan pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memberikan alarm keras. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pesantren harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan ruang digital. “Kita tidak boleh lengah.

Dampak platform digital sangat serius terhadap keselamatan anak-anak dan institusi kita,” ungkapnya dalam kunjungan ke Ponpes Qomarul Huda, Lombok Tengah pada Selasa (5/5/2026) lalu.

Mengapa Pesantren Menjadi Target?

Para pelaku kejahatan digital biasanya memanfaatkan sisi kepercayaan (trust) yang tinggi di lingkungan pesantren. Pendekatan yang dilakukan sangat persuasif, sering kali melalui WhatsApp atau media sosial dengan profil yang tampak sangat meyakinkan.

Berikut adalah tiga modus nyata kejahatan digital yang pernah terjadi dan wajib diwaspadai oleh para pengelola ponpes:

1. Modus Donasi Fiktif Mencatut Nama Pejabat (Kasus Riau)

Di Indragiri Hilir, Riau, penipu nekat mencatut nama Wakil Bupati untuk menawarkan donasi melalui WhatsApp.

• Pola Serangan: Pelaku menghubungi pengurus ponpes dan menjanjikan dana hibah. Namun, ada syarat “biaya administrasi” yang harus ditransfer terlebih dahulu oleh pihak pesantren agar bantuan bisa cair.

• Faktanya: Pesan tersebut adalah hoaks. Pemerintah daerah menegaskan bahwa bantuan resmi tidak pernah diproses melalui chat pribadi WhatsApp dengan meminta uang muka.

2. Penawaran Bantuan Infrastruktur Palsu (Kasus Bondowoso)

Pada tahun 2025, sebuah pesantren di Bondowoso hampir kehilangan dana akibat tawaran pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) fiktif.

• Pola Serangan: Pelaku menggunakan teknik social engineering dengan melakukan panggilan suara dan video call agar terlihat resmi sebagai pihak pemerintah daerah.

• Keberuntungan: Beruntungnya, admin pesantren menggunakan WhatsApp versi desktop yang tidak mendukung fitur telepon tertentu saat itu, sehingga komunikasi pelaku terhambat dan kecurigaan muncul sebelum data sensitif diberikan.

3. Penipuan “Salah Transfer” dengan Bukti Editan (Kasus Klaten)

Ini adalah salah satu modus yang paling sering memakan korban karena menggunakan manipulasi psikologis.

• Pola Serangan: Pelaku mengirimkan foto bukti transfer (struk) palsu senilai puluhan juta rupiah ke panitia pembangunan ponpes. Tak lama kemudian, pelaku mengaku “salah transfer” atau meminta bantuan tersebut dibagi dua dengan lembaga lain (seperti TPQ).

• Logika Penipu: Pelaku mendesak pengurus ponpes segera mentransfer balik “kelebihan” uang tersebut ke rekening lain. Padahal, uang dari pelaku tidak pernah benar-benar masuk ke rekening pesantren.

Checklist Keamanan Digital untuk Pengurus Pesantren

Pentingnya Literasi Digital di Pesantren

Kejahatan siber tidak memandang bulu. Oleh karena itu, pengelola pondok pesantren dituntut untuk lebih melek teknologi. Jangan mudah tergiur dengan tawaran bantuan instan yang datang melalui pesan singkat.

Pesan Utama: Selalu lakukan re-check dan cross-check. Jika menerima pesan yang mengatasnamakan pejabat atau instansi, segera koordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat atau pihak kepolisian.

Mari kita jaga marwah pesantren dari tangan-tangan kreatif yang menyalahgunakan teknologi. Tetap waspada, tetap aman di ruang digital! (*/tur)