Fraksi PKB Desak Pemprov Kalteng Lakukan Inovasi Pendapatan Melalui Digitalisasi
PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah, Habib Sayid Abdul Rahman, menegaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (26/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2014 hingga 2025.
“Semoga dengan keberhasilan ini akan terus memicu motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, khususnya kinerja keuangan dan pembangunan Pemerintah Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menitikberatkan pada aspek penyerapan anggaran, tetapi juga harus mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Selain itu, Fraksi PKB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, berbagai capaian tersebut dinilai harus terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.
PKB juga mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pendapatan, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.
Di sisi belanja daerah, Fraksi PKB meminta agar anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, serta pengentasan kemiskinan.
Tak hanya itu, PKB menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang belum mencapai target kinerja serta memperkuat sistem pengawasan internal dan menindaklanjuti rekomendasi lembaga pemeriksa guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Berdasarkan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (bam)
