KALTENG.CO-Wacana mengecualikan anak-anak dari keluarga mampu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Langkah yang saat ini tengah dikaji oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut diprediksi dapat menekan beban anggaran negara secara signifikan jika resmi diterapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penyesuaian target penerima ini otomatis berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah.
“Pasti ada penghematan anggaran lah, bukan dipotong. Tapi semuanya tergantung bagaimana teknis pelaksanaannya nanti,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui usai Rapat Koordinasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Mekanisme Pengecualian Masih Menunggu Ketetapan BGN
Kendati menyambut baik potensi efisiensi anggaran tersebut, Purbaya menegaskan bahwa detail teknis dan mekanisme penyaluran sepenuhnya berada di bawah wewenang Badan Gizi Nasional.
Pemerintah masih memetakan kriteria sekolah maupun klasifikasi peserta didik yang masuk dalam kategori tidak membutuhkan skema bantuan ini.
Beberapa poin penting terkait dinamika kebijakan MBG saat ini mencakup:
Sifat Bantuan yang Fleksibel: Menkeu mengisyaratkan kemungkinan skema opsional, terutama bagi sekolah-sekolah berfasilitas lengkap atau kalangan siswa yang merasa tidak memerlukan bantuan makanan dari negara.
Kewenangan Penuh BGN: Kemenkeu bertindak sebagai pengelola anggaran, sementara formula seleksi penerima murni dirumuskan oleh BGN.
Konsolidasi Internal BGN: Menkeu merencanakan pertemuan dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, guna membahas alokasi dan efisiensi ini secara lebih mendalam setelah proses konsolidasi internal lembaga selesai.
Fokus Penghematan dan Ketepatan Sasaran
Evaluasi ulang terhadap penerima sasaran MBG dipandang sebagai langkah strategis agar belanja negara berjalan lebih proporsional.
Dengan mengalokasikan bantuan secara spesifik kepada anak-anak dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, program ini diharapkan tidak hanya hemat anggaran, tetapi juga tepat sasaran dalam menekan angka stunting serta gizi buruk di Indonesia. (*/tur)
