MUARA TEWEH, Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4x Tahun 2025 terkait pengendalian distribusi BBM jenis Pertalite dan Pertamax di seluruh SPBU wilayah Muara Teweh. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pasokan tetap stabil menyusul terjadinya gangguan distribusi dalam beberapa hari terakhir.
Surat edaran tersebut ditandatangani Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, pada Kamis (4/12/2025) dan disampaikan kepada seluruh pengelola SPBU. Melalui aturan ini, pemerintah meminta SPBU menjalankan pelayanan sesuai ketentuan resmi agar masyarakat tidak dirugikan.
Beberapa poin penting dalam edaran tersebut mencakup kewajiban SPBU menerapkan Harga Eceran Resmi, pembagian distribusi yang seimbang antara kendaraan pribadi dan umum, serta prioritas pelayanan untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, SPBU diminta memastikan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hak.
Menurut Bupati Shalahuddin, kebijakan ini diperlukan agar pasokan BBM dapat tersalurkan secara adil. Ia tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan BBM hanya karena adanya penyimpangan di lapangan. Aturan ini dikeluarkan untuk menjamin distribusi tetap terkendali.
“Pengawasan akan dilakukan secara intensif di seluruh SPBU. Pemerintah daerah juga menyatakan siap memberikan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Selain pengendalian, Pemkab Barito Utara juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam membeli BBM dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah memastikan langkah ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga pasokan tetap tersedia.
“Dengan regulasi dan pengawasan tambahan ini, Pemkab optimistis distribusi BBM di Muara Teweh dapat kembali normal dalam waktu dekat dan pelayanan di SPBU berjalan lebih tertib,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
