Utama

Pemprov Sudah Keluarkan 180 Izin Perhutanan Sosial

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng menggelar Rapat Koordinas Kelompok Kerja Perhutanan Sosaal (Rakor Pokja PS) di Hotel Aquarius Palangka Raya, Selasa (17/11). Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama berkolaborasi dengan kegiatan nasional dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di bidang kehutanan.

Kepala Dinas Kehutan Provinsi Kalteng Ir. Sri Suwanto, MS melalui Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Ir. Ikhtisan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk monitoring, evaluasi dan pemecahan permasalahan perhutanan sosial secara kholistik. Juga mendukung penguatan kapasitas perhutanan sosial di tingkat tapak. Dan, kalaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat perhutanan sosial yang berbasis lingkungan.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik karena sangat membantu dalam pengambilan keputusan serta kebijakan selanjutnya. Tanpa data-data, maka kita tidak mengetahui progress perkemibang kegiatan,” ungkapnya.

Dikatakanya, cukup banyak sudah izin perhutanan sosial total yang ada 180 unit dengan luasan kurang lebih 260.019 Ha dan 25.690 KK. Ini menjadi pekerjaan bersama dalam pembangunan kehutanan berbasis masyarakat kedepan.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Kita harus bersyukur mendapatkan program food estate atau ketahanan pangan, selain Sumatera utara. Jadi hanya 2 (dua) provinsi saja yang mendapatkan kegiatan ini, semoga kita belajar dari kegiatan sebelumnya yaitu program nasional sejuta hektar yang masih meninggalkan pekerjaan rumah.

Dikatakanya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng mendukung penuh kegiatan ini dengan terus melakukan pembinaan ke daerah. Diharapkan melalul KPH sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan  bisa tertaksana dengan baik.

“Pembangunan kehutanan, khususnya Provinsi Kalteng kedepan yang penuh tantangan, diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,” ungkap Ikhtisan.

Dikatakanya, dengan potensi lahan Kalteng yang cukup luas serta didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, diharapkan Indonesia maju di Tahun 2024 dengan potensi SDM yang dimiliki Dinas Kehutanan walaupun masih kurang banyak dalam kuantitas personil, tetapi secara kualitas personil kiranya cukup guna mendukung pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan mendukung program-program daerah dan nasional.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Hasan Bahtiar S.Hut mengatakan, rapat koordinasi kelompok kerja perhutanan sosial dilaksanakan selama 3 hari, yaitu Tanggal 16 -18 November 2020. Peserta yang diundang dalam pelatihan ini berjumlah 100 orang terdiri dari berbagai sector, yaitu unsur pemerintahan, akademisi dan NGO.

Untuk narasumber kegiatan ini berasal dari Direktorat BUPSHA, Pokja Perhutanan Sosial Nasional, Pokja Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, BPSKL Wilayah Kalimantan dan BPKH Wilayah XX Kalimantan Tengah. (bud/b5)

Related Articles

Back to top button