KALTENG.CO-Pemerintah pusat berupaya sejak jauh-jauh hari menggendalikan jumlah penduduk di Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Tidak seperti di DKI Jakarta saat ini, jumlah penduduknya terus bertambah, hingga memunculkan berbagai problem perkotaan, seperti kawasan kumuh, kemacetan dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Terhitung hingga 2045 mendatang, jumlah penduduk di IKN Nusantara hanya dibatasi sebanyak 1,91 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang sedikit ini, tingkat kesejahteraan penduduknya akan semakin baik, dan tata kotanya pun tidak terlalu rumit.
So, ayoo buruan pindah ke IKN jika ingin menjadi warga Ibukota Negara di masa mendatang?
Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang. Sehingga, diharapkan tidak akan seperti Jakarta.
”Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN),” ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, Selasa (22/11/2022).
Ia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024, diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri atas pekerja konstruksi serta ASN dan TNI/Polri tahap pertama.
”Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu, karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk,” terang Hayu Parasati.
Karena itu lanjutnya, pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat, untuk mulai dengan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN Nusantara. Hal itu harus dibicarakan lebih lanjut.
”Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI/Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai, sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu,” tutur Hayu Parasati.
Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.
Kemudian mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
”Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat,” ucap Hayu Parasati. (*/tur)
