KUALA KURUN, Kalteng.co – Anggota DPRD Gunung Mas, Evandi berharap pemerintah daerah bisa mengontrol dampak dari operasional perusahaan besar swasta (PBS) di Gunung Mas.
Karena adanya kontrol tersebut, untuk menghindari agar PBS tidak melanggar aturan, baik aturan lingkungan hidup dan lainnya dan juga turut mengecek PBS tersebut apakah merugikan masyarakat atau tidak.
“Pemda bersama Pihak terkait bisa mengontrol dampak dari PBS yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas. Jika perlu ada tim terpadu untuk mengontrol PBS-PBS yang ada di Kabupaten Gunung Mas bermafaat atau tidaknya bagi masyarakat dan bagaimana dampak lingkungannya,” ujar Evandi, Jumat, 30 Juni 2023.
Misalnya bagi PBS yang bergerak di bidang kehutanan. Jika ada penebangan wajib ada reboisasi, dan kata Evandi pemda dan instansi terkait perlu mengontrol hal itu.
Contoh lain, ada PBS yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di sekitar Taman Hutan Raya (tahura) Lapak Jaru. Dan itu perlu ada kontrol apakah operasional pertambangan tersebut mencemari lingkungan di Tahura atau tidak.
Evandi mengatakan, walaupun PBS yang bergerak di bidang kehutanan dan pertambangan bukan kewenangan kabupaten namun karena kita yang punya wilayah. Dan masyarakat setempat yang akan merasakan dampaknya sehingga perlu kontrol juga dari pihak Pemerintah Kabupaten.
“Jika ada PBS baik yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan ketahuan melanggar aturan. Baik aturan lingkungan hidup dan aturan lainnya, mencemari lingkungan, maka pemerintah setempat perlu bersikap tegas memberikan sanksi,” tukas Evandi. (okt)
