![](https://kalteng.co/wp-content/uploads/2020/12/03122020-sukamara-ok.jpg)
PALANGKA RAYA-Salah satu syarat agar bisa menyalurkan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yakni telah memiliki KTP-el. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus menggenjot pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman KTP-el, agar masyarakat Kalteng dapat memberikan hak suara pada pemilihan gubernur (pilgub) yang dilaksanakan 9 Desember mendatang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalteng Brigong Tom Moenandaz mengatakan, pihaknya sebagai Disdukcapil provinsi membawahi disdukcapil kabupaten/kota se-Kalteng. Jelang pilkada dan terhitung per Senin (30/11) lalu, total masyarakat yang sudah melakukan perekaman yakni 97,06 persen.
“Pada awal November lalu perekaman sudah berada pada angka 96 persen. Kami terus menggenjot perekaman sehingga akhir November naik jadi 97,06 persen,” katanya saat diwawancarai di Disdukcapil Kalteng, Selasa (1/12).
Diungkapkannya, berdasarkan target nasional, perekaman KTP-el harus berada pada angka 98,99 persen. Saat ini Kalteng sudah mendekat target tersebut.
Sebetulnya Kalteng masih berada di bawah target nasional, tetapi tidak terlalu jauh. Target ini diambil dari jumlah penduduk se-Kalteng yang wajib melakukan perekaman, dengan rincian total pada semester I tahun 2020 sebanyak 1.836.187 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 2.588.924 jiwa.
Disdukcapil terus mengejar terget dengan menaikkan jumlah perekaman. Apalagi adanya imbauan dari KPU terhadap salah satu syarat memilih yakni memiliki KTP-el. Sebelum adanya imbauan itu perekaman berada di angka 94-95 persen.
“Kesadaran masyarakat itu menjadi kunci utama, dengan adanya sayarat memilih dengan kepemilikan KTP-el maka masyarakat berpartisipasi untuk melakukan perekaman, selain itu juga untuk keperluan administrasi lainnya yang memerlukan KTP-el,” katanya.
Jelang coblosan, pihaknya terus melayani masyarakat yang melakukan perekaman. Disinggung mengenai stok blangko, pihaknya menyebut hingga saat ini blangko masih tersedia, mengingat pemerintah pusat juga mendukung ketersediaan blangko yang ada di Kalteng.
“Ketersediaan blangko masih ada. Apabila memang ada kekurangan, akan kami minta lagi ke pemerintah pusat. Bagi kabupaten/kota yang sudah kehabisan blangko, bisa mengambilnya di provinsi,” pungkasnya. (abw/ce/ala)