PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Aksi demonstrasi besar yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia akibat insiden dalam aksi tersebut.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan luas, termasuk dari Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH.
Dalam pernyataannya, Suriansyah Halim meminta agar seluruh pihak, khususnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tidak bersikap abai terhadap tragedi tersebut. Ia menegaskan, DPR sebagai representasi rakyat harus segera turun tangan merespons aspirasi yang disuarakan dalam demonstrasi.
“DPR jangan hanya diam di Senayan. Aspirasi rakyat harus didengar secara langsung, bukan hanya melalui pernyataan politik yang sering kali normatif. Saya minta DPR segera hadir di tengah rakyat, dengarkan jeritan mereka, dan jangan sampai rakyat justru dibenturkan dengan aparat,” tegas Suriansyah Halim, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa merupakan alarm serius bagi bangsa ini. Negara, kata dia, tidak boleh membiarkan masyarakat merasa terabaikan, apalagi hingga kehilangan nyawa ketika menyampaikan pendapat di muka umum.
Suriansyah Halim menekankan, pentingnya penegakan hukum yang adil atas peristiwa tersebut. Ia mendesak Kepolisian RI untuk mengusut tuntas penyebab meninggalnya korban dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika ada kesalahan prosedur di lapangan, maka harus diungkap secara terang benderang. Keadilan bagi korban adalah kunci agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada negara,” imbuhnya.
Selain itu, Suriansyah Halim juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai perjuangan rakyat tidak boleh terjebak dalam tindakan anarkis atau provokasi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik sesaat.
“Saya mengimbau masyarakat agar tetap menyalurkan aspirasi dengan cara damai dan bermartabat. Jangan terprovokasi, karena bangsa ini membutuhkan energi kebersamaan, bukan perpecahan,” ucapnya.
Dalam pandangannya, situasi yang terjadi saat ini harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk kembali merekatkan hubungan dengan rakyat. Dialog, keterbukaan, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan umum adalah hal yang sangat mendesak.
“DPR dan pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata. Hadir di lapangan, duduk bersama rakyat, itu yang ditunggu. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi,” tutup Suriansyah Halim. (pra)
EDITOR: TOPAN
