PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta Pemprov Kalteng segera melakukan penyesuaian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan mengakomodasi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta berbagai kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan.
Menurut Junaidi, proyeksi pendapatan daerah hingga akhir tahun masih berada pada jalur yang sesuai target. Karena itu, perhatian saat ini perlu difokuskan pada penataan belanja daerah agar pengelolaan APBD berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Kalau pendapatannya tercapai, sekarang yang harus dirapikan adalah sisi belanja. APBD Perubahan harus disesuaikan karena ada sejumlah rekomendasi BPK dan kewajiban pemerintah yang wajib diselesaikan,” tegasnya, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, DPRD telah meminta penjelasan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait perkembangan realisasi pendapatan. Berdasarkan laporan yang diterima, target pendapatan daerah sekitar Rp5,4 triliun hingga akhir tahun masih diyakini dapat tercapai.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja dalam APBD Perubahan. Langkah tersebut dinilai penting agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal tanpa mengganggu pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Junaidi menambahkan, pengelolaan belanja yang tepat akan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh kewajiban pemerintah dapat dipenuhi hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (bam)
