PALANGKA RAYA, kalteng.co – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memastikan akan segera melakukan penelusuran dan inspeksi apabila ditemukan laporan maupun indikasi gangguan distribusi gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang berdampak pada kelangkaan maupun kenaikan harga di pasaran.
Menurut Fairid, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram. Meski demikian, pihaknya siap menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat yang masuk.
“Kalau memang nanti ada laporan atau keluhan terkait elpiji yang langka dan harganya mahal, tentu akan kami tindak lanjuti. Nanti saya akan mencari tahu penyebabnya dan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, informasi mengenai kelangkaan elpiji subsidi tersebut sejauh ini belum terdata oleh organisasi perangkat daerah terkait. Karena itu, pemerintah masih perlu memastikan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat.
“Sebenarnya laporan seperti itu belum terjadi atau belum terdata di sini,” katanya.
Fairid menambahkan, Pemko Palangka Raya secara rutin memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan setiap pekan.
Dari rapat tersebut, pemerintah memperoleh berbagai data dan informasi yang menjadi dasar dalam mengambil langkah penanganan apabila ditemukan gejolak harga maupun gangguan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
“Setiap hari Senin kami melaksanakan rapat koordinasi inflasi. Dari situ diketahui berbagai data, termasuk kondisi di Kota Palangka Raya. Apa yang naik dan apa yang turun, baik secara nasional, provinsi, maupun kota,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fairid menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan masyarakat, termasuk gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Apabila ditemukan keluhan terkait sulitnya memperoleh elpiji subsidi maupun harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pangkalan yang berkisar Rp25 ribu hingga Rp28 ribu per tabung, Pemko akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi dan memastikan pasokan kembali normal.
“Jika ada laporan dari masyarakat, tentu akan segera kami koordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi kembali lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya. (aza)
