Panja Migas DPR RI Kunjungi Bali: Sigit K Yunianto Dorong Penguatan Infrastruktur Energi Nasional
DENPASAR, Kalteng.co – Komitmen memperkuat ketahanan energi nasional kembali ditegaskan Panitia Kerja (Panja) Migas DPR RI melalui kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan ini diarahkan untuk melihat lebih dekat perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali serta memperdalam koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan sektor migas.
Rombongan Panja Migas tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.00 WITA dan langsung disambut oleh tim VIP Room serta perwakilan PT PGN Tbk. Setibanya di Bali, rombongan bergerak menuju kawasan KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan untuk melakukan peninjauan lapangan.
Kunjungan ini melibatkan pendampingan dari sejumlah pejabat strategis, termasuk Wakil Menteri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama PT PGN Tbk, dan Direktur Utama PT Bali Turtle Island Development. Kolaborasi ini menjadi ruang penting bagi Panja Migas untuk memperkuat keterhubungan antara kebutuhan energi nasional dan potensi investasi daerah.
Anggota Panja Migas DPR RI sekaligus Anggota Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan, Sigit K. Yunianto, SH., M.A.P., menegaskan, bahwa Bali memiliki posisi sangat strategis bagi arah pembangunan nasional, sehingga kebutuhan energinya harus dipenuhi dengan pendekatan yang tepat dan berbasis data.
“Bali adalah pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan investasi. Maka energi tidak boleh menjadi persoalan di sini. Kami ingin memastikan bahwa kesiapan energi di kawasan ini terjaga, stabil, dan mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat,” jelas Sigit.
Menurutnya, kunjungan ke KEK Kura-Kura Bali memberikan gambaran penting terkait kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Kawasan ini memiliki nilai strategis sebagai pintu masuk investasi global. Karena itu, ketersediaan energi harus direncanakan dengan matang, tidak boleh reaktif. Panja Migas harus melihat langsung agar kebijakan yang kami ambil di pusat benar-benar sesuai kebutuhan lapangan,” tambahnya.
Sigit juga menekankan, bahwa pengembangan sektor migas harus dikawal melalui integrasi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa koordinasi yang solid, berbagai program energi mudah terhambat di lapangan.
“Ini pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sepenggal-sepenggal. Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Group, hingga pemerintah daerah harus bergerak dalam satu arah. Kita ingin memastikan distribusi energi tidak tersendat, terutama di daerah yang menjadi episentrum aktivitas nasional seperti Bali,” katanya.
Ia menilai, roadmap energi harus disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang dan tidak hanya berfokus pada proyek tertentu.
“Roadmap energi harus dirancang dengan perspektif berkelanjutan. Tidak cukup hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga mempersiapkan kondisi 10 sampai 20 tahun ke depan. Ini yang terus kami dorong dalam pembahasan Panja,” tegasnya.
Usai peninjauan KEK, Panja Migas DPR RI mengadakan pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, serta pimpinan Pertamina Group dan PGN. Pertemuan tersebut menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap program migas yang berjalan, pembahasan integrasi distribusi energi, hingga penguatan mekanisme pengawasan.
Diskusi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki ekosistem energi agar lebih responsif terhadap tantangan di daerah. Panja Migas menekankan pentingnya langkah terukur untuk mengefisienkan rantai pasok migas, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meminimalkan potensi kesenjangan pasokan.
Sigit menilai, pertemuan tersebut sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan energi memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan atau ketidakstabilan pasokan. Energi adalah urat nadi pertumbuhan ekonomi. Jika pasokannya terganggu, maka seluruh aktivitas masyarakat dan dunia usaha ikut terhambat,” tegasnya.
Seluruh rangkaian kegiatan di Pulau Dewata tersebut menurut Sigit menunjukkan keseriusan Panja Migas dalam memperkuat sektor migas sebagai bagian dari ketahanan energi nasional. Ia memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal setiap proses pembangunan infrastruktur energi di berbagai wilayah Indonesia.
“Tujuan besar kami jelas: memastikan kedaulatan energi nasional. Panja Migas akan terus hadir mengawasi, memberikan rekomendasi, dan memastikan seluruh program berjalan dengan baik,” pungkas Sigit.
Kunjungan ini sekaligus memperkuat arah kebijakan nasional terkait pembangunan kawasan ekonomi strategis serta integrasi energi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (pra)
EDITOR: TOPAN
