Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait RAPBD 2026
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan program prioritas daerah di tengah tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu di sampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda mewakili Gubernur Kalteng menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam paparannya, Leonard menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2026 di tetapkan sebesar Rp7,105 triliun, yang di susun dengan prinsip kehati-hatian, menyesuaikan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, ia menyebutkan adanya penurunan Dana Transfer Pusat berdasarkan surat DJPK Nomor S-62/PK/2025, yakni dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,851 triliun.
“Penurunan ini tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, Pemprov Kalteng tetap berupaya menutup defisit anggaran sekitar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas,” tegas Leonard.
Upaya Pemerataan Pelayanan Publik Terus Dilakukan
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, sejalan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, serta memastikan belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
Kepada Fraksi Partai Golkar, Leonard memberikan apresiasi atas dukungan dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah melakukan langkah efisiensi, termasuk realokasi belanja operasional dan pengendalian aset kendaraan dinas, untuk memperkuat pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Leonard menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
“Upaya pemerataan pelayanan publik terus di lakukan melalui pengangkatan guru P3K, pemberian tunjangan khusus, dan digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemprov Kalteng juga memperkuat layanan kesehatan daerah, melalui penugasan tenaga medis ke wilayah terpencil serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah agar mampu melayani masyarakat secara optimal.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat, Leonard memaparkan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kami Berharap Proses Pembahasan RAPBD Dapat Berjalan Lancar
Dalam tanggapannya kepada Fraksi PKB, Leonard menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada amanat peraturan perundang-undangan, dengan menitikberatkan pada belanja wajib sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), serta pemantauan rutin terhadap proyek-proyek strategis daerah.
Kepada Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap transparansi dan inovasi digital. Ia menyebut Pemprov Kalteng terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem non-tunai (cashless) di berbagai layanan publik, seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Di akhir penyampaiannya, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi seluruh anggota DPRD Kalteng dalam pembahasan RAPBD 2026.
“Kami berharap proses pembahasan RAPBD dapat berjalan lancar, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat, demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Rapat Paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, serta di hadiri oleh unsur Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. (pra)
EDITOR: TOPAN
