Inspektur Daerah Kalimantan Tengah Buka Workshop Penguatan Peran APIP dalam Implementasi AKIP
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, membuka Workshop Penguatan Peran APIP dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Workshop ini digelar di Aula Inspektorat provinsi setempat, Selasa (2/4/2024). Kegiatan ini digelar untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Workshop ini diikuti oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu Auditor (JFT Auditor) dan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFT PPUPD). Narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah, yaitu Auditor Madya Cucu Supangkat dan Auditor Muda Yeti Nurul Islamiyah. Turut hadir pula Inspektur Pembantu I Eko Sulistiono dan Inspektur Pembantu II Diana.
Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, menyampaikan, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kementerian PANRB Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai 63,05 dengan predikat B / baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah cukup baik pada pemda dan sebagian unit kerja utama, namun masih diperlukan peningkatan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
“Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang melakukan evaluasi AKIP Tahun 2023 untuk seluruh perangkat daerah. Hal ini bertujuan, antara lain, untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya,” ujarnya. Saring berharap, workshop ini dapat meningkatkan pemahaman APIP dan meningkatkan kualitas evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah. Tujuan akhirnya adalah, agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperoleh nilai BB pada tahun ini.
Sementara itu, Auditor Madya BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Cucu Supangkat, dalam paparannya menjelaskan pengertian Akuntabilitas Kinerja. “SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cucu Supangkat menekankan, saat melakukan Evaluasi AKIP, APIP harus memperhatikan beberapa hal, termasuk menggali permasalahan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyusun program dan kegiatan berdasarkan permasalahan, menentukan indikator program dan kegiatan, serta menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang dapat mencapai sasaran tersebut. (pra)
EDITOR : TOPAN
