Jam 8 Malam, Masyarakat Dilarang Beraktivitas

PALANGKA RAYA, Kalteng.co - Jam 8 malam, masyarakat dilarang beraktivitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menerapkan Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu di karenakan ada tiga daerah di Kalteng yamg masuk dalam level zona resiko tinggi penyebaran covid-19. Sesuai intruksi Gubernur Kalteng, tiga wilayah tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Masa PPKM Darurat ini, seperti yang telah di umumkan akan berlaku sejak 6 Juli - 20 Juli 2021. Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan malam hari hingga pukul 20.00 WIB. Pemberlakuan tersebut, tentunya akan membuat seluruh perekonomian terutama pelaku usaha, seni dan budaya serta lainnya harus di tiadakan sementara sebelum ditindak. Seperti halnya para pelaku usaha seperti warung makan, cafe dan lainnya, mereka harus memutar otak lagi dalam menjalankan bisnisnya. Karena sejak pukul 17.00 WIB hanya di perbolehkan take away hingga batas operasional pada pukul 20.00 WIB. Berdasarkan pantauan Kalteng.co di lapangan, aktivitas di kawasan pusat kuliner yang berada di Jalan Yos Sudarso ujung terpaksa di berhentikan. Hal itu di karena para pelaku usaha telah melewati batas jam operasional yang telah di tentukan, Rabu (7/7/2021) malam. Secara perlahan, kawasan yang biasanya menjadi pusat keramaian itu menjadi sepi. Lampu-lampu dari rumah makan atau cafe di sekitar lokasi itu tidak lagi menyala. Petugas gabungan, baik itu dari Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya dan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya terus berkeliling ke segala penjuru kota. Mereka berburu pelaku usaha yang masih beoperasional, apabila di temukan maka akan di minta untuk menutup usahanya. Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di dampingi oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto. Selain itu turut serta Forkopimda Kalteng lainnya mengikuti kegiatan pemberangkatan Satgas Gabungan Ops Yustisi tersebut. Menurut orang nomor dua di Kalteng ini, tindakan yang di lakukan ini berkaca dari tingginya akan penyebaran di Bumi Tambun Bungai yang semakin hari meningkat. Sehingga perlunya di ambil langkah yang tepat. "Kita perlu melakukan langkah cepat dan tepat dalam pelaksanaan di lapangan guna menekan angka penyebaran. Salah satunya adalah membatasi aktivitas masyarakat," katanya usai memimpin apel. Lanjut Edy, kegiatan operasi yustisi ini serentak di selenggarakan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Kalteng. Petugas menyampaikan aturan-aturan yang di keluarkan di dalam SE Gubernur Kalteng. "Dengan adanya langkah yang di ambil ini, di harapakan melalui kegiatan yustisi ini dapat menekan angka positif dan mengingatkan serta meningkatkan penerapan prokes kepada masyarakat," ungkapnya. Di waktu yang sama, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Berbasis Mikro guna mencegah penyebaran covid-19. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi Covid-19. Karena Kalteng khususnya Palangka Raya termasuk dalam prioritas yang diinstruksikan PPKM Darurat oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan kriteria zonasi level 4," katanya kepada awak media usai kegiatan. Di jelaskan jendral dua bintang ini, bahwa patroli satgas gabungan ini akan melakukan pendisiplinan prokes. Hal ini di harapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. "Kami sampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan harus melengkapi administrasi sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan pemilik usaha warung makan, restoran, kafe, dan tempat kuliner lainnya beroperasi sampai pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam," bebernya. Sambung Dedi, dalam operasi yang di gelar selama 14 hari kedepan, pihaknya menerjukan sebanyak 1.600 personel yang akan di kerahkan di seluruh Polres dan Polsek jajaran. "Gubernur Kalteng telah mengeluarkan instruksi terbaru tindaklanjut dari Inmendagri Nomor 17. Kegiatan yustisi ini akan di laksanakan sampai tanggal 20 Juli 2021 bersama dengan gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah," tukasnya. Orang nomor satu di Polda Kalteng ini menegaskan, bahwa tidak ada lagi seluruh aktivitas masyarakat pada saat pukul 20.00 WIB. Jika ada kerumunan, maka akan di imbau untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing," ujarnya. Mengenai sanksi yang akan di terapkan, pihaknya masih akan merumuskannya kembali bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalteng terkait dengan pelanggaran prokes. "Akan kami kaji kembali bersama instansi terkait guna merumuskan sanksi apa saja yang akan di berikan. Baik itu secara perorangan, badan usaha ataupun suatu kelompok," pungkasnya. (oiq)

Jam 8 Malam, Masyarakat Dilarang Beraktivitas

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

Penghapusan Tekon, Ini Dampaknya bagi Kinerja Pemkab Lamandau

Tingkatkan Kepatuhan Pajak melalui Operasi Gabungan

Reformasi Birokrasi, Bupati Lamandau Target Predikat B

BPBD Mura Imbau Warga Waspada Banjir

Azuba

Perhatikan Pasien Isolasi Mandiri di Gunung Mas

Ingin Bertemu Wanita, Pasien Corona Nekat Berkeliaran

Related Articles

Cetak Sejarah Baru! Lagu ‘Dracula’ Remix Jennie BLACKPINK dan Tame Impala Dominasi Chart Billboard

Pernah Jadi Tetangga Gus Dur, Prabowo Ceritakan Akar Kedekatannya dengan NU Sejak Kecil

Heboh! Tantri Kotak Diduga Jadi Korban Penipuan, Total Kerugian Capai Rp10 Miliar

Pasca Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, BGN Setop Pendaftaran Dapur SPPG!