Jika Prof Bhayu Terpilih, UKT Tidak Naik, Optimalkan Aset Kampus lalu Kembangkan Carbon Trading
PALANGKA RAYA, kalteng.co – Calon Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D., menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) apabila dipercaya memimpin UPR. Menurutnya, peningkatan pendapatan kampus harus dilakukan melalui optimalisasi sumber pendanaan non-UKT, bukan dengan membebani mahasiswa. Hal tersebut disampaikan Prof. Bhayu usai menyampaikan paparan visi dan misi dalam tahapan sosialisasi bakal calon Rektor UPR.
Ia mengusung visi “Global Reputation, Borneo Berdampak” atau Borneo Impact and Global Recognition, yang berorientasi menjadikan Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Indonesia, hingga tingkat internasional.
“Kita berusaha membuat Universitas Palangka Raya memberi dampak bagi masyarakat luas, baik di Kalimantan Tengah, Indonesia, maupun dunia internasional. Borneo Impact and Global Recognition,” ujar Prof. Bhayu.
Menurutnya, visi tersebut akan diwujudkan melalui implementasi program-program nyata. Pengalamannya saat memimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPR menjadi modal dalam menjalankan berbagai program yang telah terbukti diterapkan di tingkat fakultas.
“Implementasi adalah bukti nyata bagaimana kita membangun Universitas Palangka Raya. Saya berangkat dari pengalaman sebagai dekan dan apa yang kami rencanakan telah kami implementasikan dengan baik,” katanya.
Dalam upaya mendorong UPR menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Prof. Bhayu menilai tantangan utama adalah penguatan pendanaan institusi. Karena itu, ia menawarkan strategi peningkatan pendapatan non-UKT melalui optimalisasi aset kampus serta pengembangan program carbon trading berbasis ekonomi hijau.
Ia menargetkan pada tahun 2030, sekitar 30 persen pendapatan UPR dapat berasal dari sumber non-UKT sebagai bagian dari dukungan terhadap anggaran universitas.
Menurut Prof. Bhayu, peluang tersebut realistis karena Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat dikelola melalui mekanisme green economy tanpa merusak lingkungan. Bahkan, ia menyebut salah satu mitra yang telah bekerja sama sudah mulai memperoleh manfaat ekonomi dari skema carbon trading.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kenaikan UKT apabila UPR nantinya berstatus PTN-BH, Prof. Bhayu menyatakan komitmennya secara tegas.
“Saya pada saat ini berani menjamin tidak akan ada kenaikan UKT. Kita memiliki sistem grade UKT, dan saya
menjamin tidak ada perubahan terhadap grade tersebut,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan pendapatan non-UKT justru dapat memperluas program beasiswa bagi mahasiswa serta mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurutnya, dengan memanfaatkan aset yang dimiliki UPR secara optimal, universitas dapat meningkatkan kemandirian finansial tanpa harus membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswa. (bam/aza)
