Program ETLE dari Komjen Listyo Sigit memang perlu didukung. Namun, dalam visi dan misi sebagai kapolri ada beberapa yang perlu disoroti. Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri atas KontraS, Amnesty International Indonesia, HRWG, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI, dan ICW menyoroti beberapa poin dalam visi misi yang disampaikan oleh Listyo dalam fit and proper test di DPR. Di antaranya berkenaan dengan akuntabilitas dan brutalitas aparat kepolisian ketika berhadapan dengan massa yang berdemonstrasi.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai, hal itu harus menjadi perhatian khusus. Sebab, sudah berulang kali aparat kepolisian bertindak represif terhadap aksi-aksi massa. Mulai Gerakan mahasiswa dan pelajar dalam aksi bertanda pagar Reformasi Dikorupsi sampai penolakan undang-undang ciptakerja. ”Tindakan brutal terus terjadi karena tidak ada evaluasi menyeluruh dan minimnya pengawasan serta akuntabilitas terkait penggunaan kekuatan dalam menangani unjuk rasa,” jelasnya.
Tindak kekerasan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat sipil, lanjut dia, tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Fatia menyebut, lemahnya proses hukum terhadap personel Polri yang bertindak melawan hukum menjadi salah satu alasan tindak kekerasan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian masih terjadi. ”Tidak ada penghukuman secara tegas, baik secara pidana maupun etik bagi aparat yang melakukan tindak kekerasan,” jelasnya.
