Visi dan misi memberikan rasa aman kepada investor pun disoroti oleh koalisi.Mereka menilai itu berpotensi menjadikan Polri sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, mereka meminta pimpinan Polri berikutnya membatalkan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, memastikan Polri ada pada posisi netral menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi; mengevaluasi cara Polri mengeluarkan arahan yang membatasi kebebasan sipil; dan mengevaluasi penggunaan kekerasan secara eksesif dalam penegakan hukum.
Sementara itu, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR RI kemarin (21/1). Rapat tersebut diawali dengan penyampain laporan hasil fit and proper test yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan, Komisi III sepakat memberhentikan Jenderal Pol Idham Azis sebagai kapolri dan selanjutnya mengangkat Komjen Listyo Sigit sebagai kapolri.
“Kami secara mufakat menyetujui Komjen Listyo Sigit sebagai kapolri,” tegas dia saat membacakan laporan. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, integritas, kecapakan dan kompetisi adalah syarat multak menjadi kapolri. Menurut dia, Sigit memenuhi persyaratan tersebut. Maka, komisinya pun menyetujui calon kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi itu. Pihaknya berharap Sigit bisa meningkatkan citra dan wibawa polri.
Semua fraksi di parlemen pun akhirnya menyetujui Sigit sebagai kapolri. Rapat paripurna kemudian menetapkan eks Kapolda Banten itu menjadi kapolri menggantikan Idham Azis. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik penetapan Sigit sebagai kapolri. Menurut Puan, Sigit memiliki semangat transformasi membawa polri menjadi lebih baik. Dia menuturkan, untuk mewujudkan polri yang responsibilitas dan transparansi berkeadilan, maka Sigit harus melakukan perubahan besar dari aspek sumber daya manusia (SDM), serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
“Kita sudah mendengarkan visi misi calon kapolri saat uji kelayakan. Ada semangat tranformasi di tubuh polri,” ungkapnya. Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menjelaskan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) Sigit saat nanti resmi menjadi kapolri. Tiga pekerjaan rumah itu adalah penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal.Dalam penegakan hukum, kata dia, harus menerapkan keadilan restoratif.
