Larangan Ekspor Batubara Masih Belum Dicabut, Kecuali untuk Keperluan Ini

Larangan Ekspor Batubara Masih Belum Dicabu
Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

KALTENG.CO – Pemerintah menegaskan kebijakan larangan ekspor batu bara hingga saat ini masih belum di cabut. Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.

Hal tersebut di sampaikan oleh Luhut saat memimpin rakor terkait larangan ekspor batu bara dan pemenuhan batu bara PLN. Dalam rakor tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melaporkan, status stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 HOP atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.

Atas laporan tersebut, serta masukan dari berbagai Kementerian dan Lembaga, Luhut mengambil beberapa kebijakan, di antaranya, mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per tanggal 12 Januari dan sudah di bayarkan oleh pihak pembelinya, akan di release untuk melakukan ekspor.

Baca Juga:  Pengurus PMI Murung Raya Dilantik, Kontribusi Kemanusiaan Dinanti

“Hal ini perlu di lakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama di biarkan,” kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan di kenakan denda. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021.