Kebijakan Tersebut akan Sulit
Memenuhi Target
Namun yang terpenting, tegas Enny, dalam upaya reformasi sistem perpajakan adalah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang akan di terapkan.
Tanpa kepercayaan masyarakat, ujarnya, kebijakan tersebut akan sulit memenuhi target yang di tetapkan.
Hal senada juga di ungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro. Menurutnya saat ini RUU KUP baru surat presiden di sampaikan ke pihak pimpinan, sehingga secara resmi belum di bahas oleh pihak legislatif.
“Saya pikir pembahasan kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap komoditas sembako dan pendidikan tidak tepat waktu,” ujarnya.
Ia memastikan, akan menolak bila benar kebijakan tersebut di berlakukan.
Fauzi berpendapat akan lebih baik saat ini pemerintah mempeluas ruang pemungutan pajak di sektor digital untuk mendorong sektor pendapatan negara.(tur)
