Pemprov Kalteng Perkuat Langkah Kendalikan Inflasi, Yuas Elko Ikuti Rakor Bersama Mendagri
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang berpotensi membebani masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026). Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor juga mengulas perkembangan harga ikan segar, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan tren inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) terus mengalami kenaikan selama tiga bulan terakhir, yakni dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga agar inflasi tidak menembus batas atas 3,5 persen karena dapat berdampak pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat. ”Penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, serta komoditas emas yang harganya cukup fluktuatif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Selain itu, minyak goreng juga mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Ia menyebut, kenaikan harga solar dan kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas nelayan menjadi faktor utama meningkatnya harga ikan segar, yang secara nasional mencatat inflasi tahunan sebesar 8,87 persen di 36 provinsi.
Pada kesempatan yang sama, Amalia juga menyampaikan BPS telah merampungkan pemutakhiran DTSEN Versi 3 pada 10 Juli 2026. Data terbaru tersebut mencakup 290.125.073 individu dan 95.980.577 keluarga dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen. ”DTSEN merupakan data yang dinamis sehingga harus terus diperbarui agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat,” katanya.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan pemutakhiran DTSEN membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta berbagai program pemerintah lainnya agar tepat sasaran.
Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu rumah di seluruh Indonesia. Rakor tersebut turut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kalteng, Biro Umum Setda Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,23 persen dan inflasi tahun berjalan sebesar 2,39 persen. Komoditas yang paling dominan memicu kenaikan inflasi di Kalteng antara lain beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit. (pra)
