Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Ditunda, P2G: Banyak Temua Merugikan Guru Honorer

Banyak Temua Merugikan Guru Honorer

KALTENG.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penundaan terhadap pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Tahap 1, untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di katakan bahwa penundaan ini demi memperjuangkan hak para guru honorer. Sebab, banyak pihak yang beranggapan bahwa pelaksanaan seleksi tidak adil bagi guru honorer.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zaenatul Haeri pun mengatakan,memang sudah sepatutnya hal itu di lakukan. Pasalnya banyak temuan yang di rasa merugikan guru honorer.

“Kita memang menyarankan betul ada afirmasi, kami tetap tagih janji mas Menteri itu 1 juta guru, itu berdasarkan kebutuhan negara,” tuturnya, Minggu (26/9/2021).

Dalam data P2G pun di temukan adanya keterlambatan informasi yang di berikan Panselnas secara online. Banyak masalah di lapangan terjadi seperti jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul dan kepastian soal afirmasi dari Kemendikbudristek.

Baca Juga:  Followers Medsos Banyak, Siap-siap Jadi Incaran Rumah Produksi

Ada juga persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar alias sudah off sejak 3 tahun lalu, tapi namanya muncul sebagai calon peserta Seleksi PPPK. Ini tentu menimbulkan pertanyaan dan berpotensi menyingkirkan guru honorer yang mengajar.

Adapun, pihaknya pun akan terus konsisten untuk meminta penambahan afirmasi bagi para guru honorer sesuai masa pengabdian. Pengalaman mengajar itu pun harus di hargai dengan pemberian afirmasi tambahan.

Baca Juga:  Mengajari Siswa SLB Matematika, Guru Mapel Perlu Triks Khusus

Saat ini Kemdikbudristek hanya memberikan afirmasi 15 persen bagi guru berusia di atas 35 tahun dan mengabdi minimal 3 tahun. Mestinya afirmasi di berikan berdasarkan range lama mengabdi.

Simulasinya misal, 3-5 tahun 15 persen, 6-10 tahun 20 persen, 11-15 tahun 25 persen, 16-20 tahun 30 persen, 21-25 tahun 35 persen.

Mengingat UU ASN NO. 5 Tahun 2014 memerintahkan agar manajemen ASN termasuk PPPK di selenggarakan berdasarkan asas proporsionalitas, akuntabilitas, nondiskriminatif, keadilan, dan kesetaraan. “Kalau tidak di ikuti, kami akan terus mendorong untuk di berikan afirmasi,” pungkas Iman.(tur)