KALTENG.CO – Penegakan hukum terkait karhutla mendapat perhatian serius dari dari tiga isntitusi, yakni KLHK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Hal ini telah terjalin melalui sebuah kesepakatan bersama.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menjelaskan, jajarannya saat ini terus melakukan upaya-upaya pemantauan setiap hari, utamanya dari hotspot yang terdeteksi dari satelit.
Pihaknya, ujarnya, akan merespons setiap potensi karhutla dengan memberikan peringatan pada lokasi-lokasi di mana adanya potensi karhutla.
“Ada 134 surat peringatan yang sudah kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang lokasi-lokasinya terjadi karhutla pada tahun ini,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Senin (30/8/2021).
Untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap karhutla telah di buat kesepakatan bersama antara KLHK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Penegakan hukum terpadu Karhutla merupakan terobosan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan efek jera.
Aparat hukum sejak awal melakukan kerja bersama menangani kasus karhutla. Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa Penegakan hukum secara tegas baik terkait administrasi, perdata maupun pidana, akan terus kami tingkatan.
Sudah ada 20 perusahaan kami gugat secara perdata terkait karhutla, hampir semua gugatan yang kami di kabulkan oleh pengadilan, 833 korporasi di berikan sanksi administrasi, serta belasan lainnya di pidana karena karhutla.
“Kami yakin penegakan hukum tegas akan merubah perilaku dari pembakar hutan dan lahan. Kami sedang menyiapkan penegakan hukum karhutla multidoor. Yaitu tidak hanya menerapkan pasal berlapis akan tetapi juga akan menerapkan undang-undang berlapis bersama kepolisian dan kejaksaan, agar hukumannya semakin berat,” tegas Rasio Sani.
Upaya penegakan hukum menjadi salah satu langkah penaggulangan karhutla guna menjamin kepatuhan para stakeholder. Pemanfaatan lahan dan hutan agar dapat ikut aktif menjaga agar tidak terjadi karhutla di wilayahnya masing-masing. (tur)
