PLN Sambung Listrik Gratis 6.500 Warga Kalselteng, Ditargetkan Tuntas Tahun 2023
![](https://kalteng.co/wp-content/uploads/2023/11/pln-willy-m-yoseph.jpg)
“Masih banyak masyarakat yang belum berlistrik padahal sudah ada jaringannya di depan rumah. Melalui dukungan penuh Komisi VII DPR RI, masyarakat memperoleh sambungan listrik dan instalasi listrik rumah siap pakai berupa 3 lampu dan 1 stop kontak,” ujar Ainul.
Ainul juga menceritakan pada 2022 kemarin dari target 80.000 l BPBL, terlaksana 80.183 rumah yang mendapatkan sambunagn listrik gratis atau sebesar 100,2 persen. Dan pada 2023 ini ditarget 125.000 rumah di seluruh Indonesia, dan hampir 20 persen ada di Kalselteng yakni 6.500 rumah.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Muhammad Joharifin menyatakan bahwa program BPBL terwujud sebagai bentuk dukungan PLN atas rencana Pemerintah dan menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu.
“Sebuah kebanggaan bagi kami bisa bersinergi bersama anggota legislatif, pemerintah pusat dalam hal ini ESDM maupun pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerataan energi yang berkeadilan melalui program listrik gratis ini,” ujar Joharifin.
Joharifin juga menjelaskan bahwa PLN sebagai pelaksana program BPBL yang diinisiasi oleh Komisi VII DPR-RI kepada Kementerian ESDM selalu siap menjalankan penugasan tersebut.
“Tahun ini kami mendapat amanat 6.500 warga kurang mampu yang terdiri dari 1.306 berada di Kalsel dan 5.194 di Kalteng. Kemudian untuk di Kabupaten Murung Raya sendiri ada 873 rumah. Alhamdulillah tuntas sebelum akhir 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses BPBL ini bisa selesai lebih awal,” sambung Joharifin.
Joharifin berharap program BPBL ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan mutu pendidikan. Sehingga memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
“PLN membutuhkan kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak baik dari Legislatif, Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Sehingga kita bisa bersama-sama dapat menjalankan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyediakan listrik 24 jam hingga Pelosok Negeri,” pungkas Joharifin. (*/tur)