SORONG, Kalteng.co-Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong pada Sabtu (7/6/2025), menuai aksi demonstrasi.
Sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menyuarakan penolakan keras terhadap aktivitas tambang di wilayah adat, khususnya tambang nikel di Raja Ampat.
Massa aksi membentangkan spanduk berisi tuntutan penolakan tambang dan mempertanyakan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat adat Papua. Aksi ini menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari konsesi tambang yang meluas di berbagai pulau di Raja Ampat.
Pengalihan Isu Pulau Gag dan Ancaman Terhadap UNESCO Global Geopark
Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar, secara tegas menyatakan bahwa kunjungan Menteri Bahlil ke wilayah Pulau Gag adalah bentuk pengalihan isu. Manaf mendesak Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan senior HMI, untuk tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang nikel di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, Raja Ampat.
“Kami ingin tegaskan ke senior HMI, Bahlil Lahadalia, agar jangan tutup mata soal keberadaan tambang nikel di Pulau lainnya yaitu di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, Raja Ampat,” tegas Manaf Rumodar.
Menurut Manaf, perhatian yang berlebihan pada Pulau Gag membuat dua wilayah penting lainnya, Batang Pele dan Manyaifun, justru terabaikan. Padahal, kedua pulau ini memiliki nilai ekologis sangat tinggi dan masuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Eksploitasi di area ini berpotensi merusak salah satu warisan alam dunia yang paling berharga.
“Aksi ini bukan sekadar simbolik, namun sebagai bentuk nyata aspirasi masyarakat yang menolak eksploitasi atas tanah adat mereka,” lanjut Manaf, menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar dan dipertimbangkan.
Desakan Penutupan Izin Konsesi Tambang dan Perkebunan Sawit
Dalam aksinya, Manaf tidak hanya menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah, tetapi juga mendesak Menteri Bahlil untuk menutup seluruh izin konsesi tambang nikel dan perkebunan sawit di Papua Barat Daya. Ia menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini belum berpihak pada masyarakat adat dan lebih condong pada kepentingan korporasi.
“Areal Batang Pele dan Manyaifun bukan tanah kosong. Itu wilayah adat yang hidup. Itu rumah bagi masyarakat, dan juga bagian dari warisan dunia yang harus dijaga,” ungkapnya. Penekanan ini menunjukkan betapa krusialnya perlindungan wilayah adat bagi kehidupan dan identitas masyarakat setempat.
Aktivis HMI tersebut juga menekankan pentingnya pembangunan atau investasi di Papua yang harus berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. “Segala kebijakan dari pemerintah pusat, harus benar-benar memprioritaskan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat adat,” tandasnya.
Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat yang Jadi Sorotan
Di wilayah Raja Ampat, beberapa perusahaan diketahui melakukan penambangan nikel yang menjadi fokus protes:
- PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam, beroperasi di Pulau Gag, Waigeo Barat.
- PT Kawei Sejahtera Mining berlokasi di Pulau Kawe, Waigeo Barat.
- PT Mulia Raymond Perkasa memiliki dua titik lokasi operasional di Pulau Manyaifun dan Batang Pele, Distrik Waigeo Barat Kepulauan.
- PT Anugerah Surya Pratama beroperasi di Pulau Manuran, Distrik Waigeo Utara.
Aksi ini menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan izin konsesi tambang dan perkebunan di Papua Barat Daya, demi menjaga keseimbangan ekologi, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan melestarikan kekayaan alam Raja Ampat sebagai salah satu permata dunia. (*/tur)
