“Dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan 1.194 hektare lahan dilepaskan dari kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lainnya (HPL). Dengan keputusan menteri itulah, kami meminta PT BSK menyikapi masalah ini dengan baik, sehingga masyarakat khususnya di desa transmigrasi dikembalikan hak-haknya,” ucapan Gaol.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, masalah ini sebenarnya bukan baru-baru ini saja terjadi tetapi sudah bertahun-tahun sehingga masyarakat desa sumber Makmur melalui Kepala Desa Sumber Makmur memohon kepada DPRD Kabupaten Timur Dalam hal ini komisi 1 yang membidangi permasalahan- permasalahan yang menyangkut hukum perizinan dan administrasi pemerintahan.
“Dalam pertemuan kami kemarin dengan PT BSK belum mendapatkan suatu kesimpulan yang baik, namun sudah ada pembuka awal bahwa dalam waktu dekat kami akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDO) dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan masalah ini,” terang Gaol.
Ia juga mengatakan, pada saat pertemuan kemarin pihak perusahaan memang sudah mengatakan akan mengikuti aturan yang berlaku dan legowo saja. Namun, menurut warga pihak perusahaan sudah sering berkata seperti itu akan tetapi pihak perusahan tidak kunjung memberikan hak masyarakat itu.
