PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Mulai tahun depan, status pegawai di pemerintahan hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sedangkan untuk status tenaga kontrak (tekon) alias honorer akan dihapuskan.
Perihal penghapusan itu tertuang dalam Surat Menpan RB Nomor 185/M. SM.02.03/2022. Di dalamnya disebutkan bahwa mulai 2023 mendatang tidak ada lagi pegawai yang berstatus tekon.
Menyikapi kebijakan tersebut, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai melakukan pemetaan kebutuhan ASN. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng lebih dahulu menjalankan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menyeleksi kembali ribuan tekon yang telah dinonaktifkan enam bulan lalu.
Setelah setengah tahun dinonaktifkan, ribuan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNP) atau tekon pemprov memiliki asa untuk bekerja lagi di pemerintahan, meski harus melewati serangkaian tes. Ribuan peserta akan bersaing memperbutkan 300 kursi tekon jabatan administrasi.
Kami Berharap Bisa Lolos
Salah satu peserta seleksi dari Biro Pemerintahan Setda Kalteng, Hendro Sutopo menaruh harapan untuk dapat lolos tes kali ini. Sesuai surat edaran gubernur, tekon yang lolos seleksi akan bekerja lagi, terhitung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2022.
“Selama enam bulan ini memang kami tidak ada panggilan, saya berharap semoga melalui seleksi ini bisa lolos,” katanya saat di bincangi usai mengikuti ujian CAT sesi pertama di BKD Kalteng. Pria yang bekerja sebagai tekon dari 2009 hingga 2021 itu menyebut, kisi-kisi dan perkiraan soal yang di pelajari selama ini keluar dalam ujian CAT kali ini. Meski ia sendiri baru mengetahui informasi perihal seleksi ini satu minggu sebelumnya.
“Rata-rata kisi-kisi memang keluar di soal, ada beberapa yang tidak bisa di jawab karena memang lupa,” ucap pria yang sudah menjadi tekon selama 12 tahun. Di katakannya, beberapa soal yang keluar dalam ujian seleksi kali ini terkait Pancasila dan naskah dinas. Yang paling penting itu, lanjutnya, memahami terkait surat-menyurat dan paham komputer.
Ujian sempat tertunda 30 menit. Yang seharusnya di laksanakan pukul 07.00 WIB, di undur hingga pukul 07.30 WIB. Para peserta berada di dalam ruangan selama 60 menit. Pada sesi pertama ini, dari 26 tekon Biro Pemerintahan, ada 4 orang yang tidak hadir. “Persiapan kami sebelum mengikuti seleksi memang belajar, karena kami berharap bisa lolos,” tegas pria yang lahir tahun 1980.
Hendro menambahkan, selama enam bulan usai di nonaktifkan dari tekon, ia hanya menganggur. Beberapa kali mencoba melamar pekerjaan, selalu di tolak.
