KASONGAN, Kalteng.co – Setelah sebelumnya sempat disampaikan di berbagai kegiatan. Kini pemberian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan resmi dibatasi.
Hal ini menyusul dikeluarkannya surat Bupati Katingan nomor 840/301/BKPP-2/2022, tanggal 1 Maret 2022 yang ditunjukan langsung kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Katingan Bambang Harianto ketika dikonfirmasi membenarkan terkait adanya surat yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Katingan Sakariyas.
Dari penjelasan Bambang, dikeluarkannya surat itu karena selama ini banyak ditemukan di lapangan, pegawai tidak aktif bekerja secara penuh beralasan karena mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Sebab penghasilan sebagai pegawai. Telah habis untuk membayar cicilan bank,” jelas Bambang kepada Kalteng Pos, Kamis (3/3/2022).
Kemudian Kepala BKPP ini juga menegaskan, bahwa tambahan penghasilan pegawai yang diberikan Pemerintah Kabupaten Katingan ini, merupakan tunjangan yang diberikan atas dasar kebijakan Kepala Daerah. Dimana nilainya bersifat dinamis dan bisa berubah.
Bahkan bisa dihentikan, sesuai kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan sendiri. “Dengan kata lain, tambahan penghasilan ini, bersifat tidak tetap,” terangnya.
Oleh sebab itulah seluruh perangkat daerah lanjutnya, diminta untuk menyetujui usulan pengajuan kredit atau angunannya yang bersumber dari penghasilan gaji saja.
“Artinya tidak boleh menyetujui usulan tersebut, apabila jaminan atau angunan bersumber dari tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama ini,” tegasnya.
Menurut Bambang, ini dimaksudkan agar ASN bisa mengelola keuangannya dengan baik. “Supaya tidak terjadi pelanggaran disiplin, atau melakukan tindakan korupsi,” tandasnya.(eri)
