KALTENG.CO-Pada sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas dan lugas: jangan ada yang main-main dengan tambang.
Peringatan ini secara khusus ditujukan kepada para jenderal dan mantan jenderal, baik dari TNI maupun Polri. Sikap ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga sektor vital ini dari praktik ilegal dan penyalahgunaan wewenang.
Penegasan Hukum yang Tidak Pandang Bulu
Menanggapi pidato Presiden, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, memberikan klarifikasi penting. Menurutnya, hukum di Indonesia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
“Namanya peraturan atau undang-undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar… Semuanya, tentunya di depan mata hukum tetap sama,” jelas Lodewijk.
Pernyataan ini memperkuat pesan Presiden bahwa tidak ada imunitas bagi siapa pun yang melanggar aturan, bahkan bagi mereka yang memiliki latar belakang militer atau kepolisian yang kuat. Penegasan ini sangat relevan mengingat maraknya isu tambang ilegal yang melibatkan oknum-oknum berkuasa.
Langkah Pemerintah Mengawasi Sektor Tambang
Lodewijk juga mengungkapkan bahwa Kemenko Polkam sempat berencana membentuk tim khusus (desk) untuk mengatasi masalah tambang ilegal. Namun, rencana ini ditunda karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk direktorat jenderal (dirjen) baru yang secara spesifik akan menangani isu ini.
“Masalah tambang ilegal tadinya kami akan membentuk desk. Tetapi, karena Kementerian ESDM sudah membentuk dirjen baru, maka kami monitor apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM,” ucap Lodewijk.
Langkah ini menunjukkan sinergi antarlembaga pemerintah dalam memberantas praktik ilegal. Dengan dibentuknya dirjen baru, pemerintah berharap pengawasan terhadap sektor tambang bisa lebih terpusat dan efektif. Kemenko Polkam akan terus memantau hasil kerja dirjen baru ini untuk memastikan masalah tambang ilegal ditangani dengan serius.
Mengapa Peringatan Ini Penting?
Sebagai seorang presiden dengan latar belakang jenderal, Prabowo memahami betul dinamika di dalam institusi TNI dan Polri. Peringatan keras yang ia sampaikan adalah bentuk tanggung jawab moral dan politiknya untuk memastikan junior-juniornya tidak terjerumus dalam kegiatan ilegal.
Prabowo menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapa pun, termasuk “orang-orang besar” atau “orang-orang kuat”, untuk main-main dengan tambang.
“Dan saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun… tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan janji nyata dari negara untuk melindungi kekayaan alamnya demi kesejahteraan rakyat.
Sektor pertambangan adalah aset strategis yang harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Praktik ilegal, seperti penyelundupan, tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan dan menciptakan ketidakadilan.
Dengan peringatan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa era main-main sudah berakhir. Siapa pun yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih dan berkeadilan. (*/tur)
