Stok Beras Kalteng Dipastikan Aman Setahun, Gubernur Minta Warga Tak Panic Buying
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman hingga satu tahun ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, usai melakukan inspeksi mendadak di gudang Perum Bulog di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Selasa (21/4/2026).
Langkah sidak dilakukan sebagai upaya memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, terutama di tengah potensi gejolak harga akibat kenaikan BBM nonsubsidi. “Untuk ketersediaan pangan kita, khususnya beras, aman hingga satu tahun ke depan,” ujar Agustiar kepada awak media.
Ia menegaskan, pemerintah daerah kini memperketat pengawasan terhadap bahan pokok penting. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya biaya distribusi yang berpotensi mendorong inflasi di daerah. Menurutnya, peran Bulog sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Karena itu, Pemprov Kalteng menggandeng Bulog dalam menjalankan berbagai program intervensi pasar.
“Kami bekerja sama dengan Bulog untuk menggelar pasar penyeimbang dan pangan murah, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan harga,” jelasnya. Program tersebut bertujuan menekan lonjakan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani.
Dalam kesempatan itu, Agustiar turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Ia memastikan stok pangan dalam kondisi cukup dan pemerintah akan terus hadir menjaga stabilitas. “Belanja sesuai kebutuhan saja, tidak perlu khawatir,” tegasnya. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyebut pengendalian inflasi menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.
Menurut Linae, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pemantauan harga di pasar, inspeksi rutin, hingga intervensi ketika terjadi lonjakan harga. Ia juga menambahkan, koordinasi dengan Pertamina terus diperkuat guna memastikan kelancaran distribusi energi di wilayah Kalteng.
“Penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan harus dilakukan secara tegas,” ujarnya. Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga meski di tengah tekanan kenaikan harga BBM. (pra)
