Sementara itu, di parlemen kemarin digelar pertemuan antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR. Dalam pertemuan itu, BPKH meminta DPR turut mendorong agar tidak ada kenaikan biaya haji tahun ini.
Seperti diketahui, rata-rata biaya haji 2020 sebesar Rp 35,23 juta. Saat itu jemaah yang masuk porsi pemberangkatan 2020 sudah melunasi biaya hajinya. Tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji Rp 42 jutaan/jemaah.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu menuturkan, penggunaan nilai manfaat dana haji untuk subsidi ongkos haji tahun ini diperkirakan mencapai Rp 19 triliun.
’’Dipakai untuk jemaah haji berangkat tahun ini, (asumsi) 100 persen kuota,’’ katanya. Anggito menambahkan, kepastian kuota haji 2022 menunggu keputusan resmi dari Saudi.
Menurut Anggito, BPKH merekomendasikan kepada Kemenag supaya subsidi biaya haji ditetapkan 50 persen dari biaya riilnya. Tahun ini data dari Kemenag menyebutkan biaya riil penyelenggaraan haji sekitar Rp 80 juta.
Anggito lantas menjelaskan, pada 2013 subsidi biaya haji Rp 13,9 juta. Sedangkan biaya yang harus dibayar jemaah Rp 33,9 juta. Kemudian, pada 2016 biaya haji yang dibayar jemaah Rp 34,6 juta, sedangkan subsidinya Rp 25,4 juta. Pada 2019 biaya yang dibayar jemaah dengan subsidi hampir sama, yaitu di kisaran Rp 35 juta.
Rekomendasi berikutnya, pemerintah Indonesia bisa melobi Saudi supaya menghapus pajak-pajak terkait penyelenggaraan haji. Pertimbangannya, harga minyak dunia saat ini melonjak menjadi USD 100 per barel. Rekomendasi lainnya adalah adanya asuransi yang bisa meng-cover kasus Covid-19 untuk jemaah Indonesia. (Dikutip dari JawaPos.com/tur)
