KALTENG.CO-Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh aksi pengerahan massa yang melibatkan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta para guru di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada Minggu (21/6/2026), mereka tampak turun ke jalan dalam sebuah aksi pawai yang bertujuan memberikan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, kegiatan yang diklaim sebagai bentuk aspirasi murni ini justru memicu gelombang kritik pedas dari warganet. Banyak pihak menilai, pelibatan anak-anak di bawah umur dalam pusaran isu kebijakan nasional tersebut sarat akan kepentingan politis.
Ramai Kritik Netizen di Media Sosial: Eksploitasi Anak Demi Politik?
Kehebohan ini bermula ketika video iring-iringan siswa dan guru tersebut viral di platform X (sebelumnya Twitter), salah satunya diunggah oleh akun @boxxtoc. Tidak butuh waktu lama bagi netizen untuk melayangkan kritik tajam terkait etika pelibatan anak-anak dalam aksi turun ke jalan.
Banyak yang menyayangkan mengapa anak-anak usia sekolah harus dijadikan tameng untuk menyuarakan program pemerintah.
“Demo (dukungan) berkedok pawai pakai anak SD, ini trik yang selalu bikin orang gerah. Anak kecil disuruh ikut urusan politik orang dewasa,” tulis akun
@BukanInspira***yang juga menyoroti pembelaan dari otoritas pendidikan setempat.
Senada dengan hal itu, kritikan lain muncul dari akun @minico**** yang menilai langkah ini sebagai bentuk kepanikan yang berlebihan dari oknum penggerak.
“Sebegitu takutkah programnya tamat sampai anak kecil yang harusnya main kejar-kejaran malah disuruh ikut demo ginian, yang bahkan mereka tuh enggak paham permasalahannya apa.”
Bahkan, ada pula warganet yang mendesak agar pihak penyelenggara dituntut secara hukum. Beberapa komentar dari kalangan yang mengaku memahami dunia pendidikan menyebutkan bahwa prioritas guru di lapangan sebenarnya bukanlah program makan gratis, melainkan bantuan pendidikan yang tepat sasaran seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), lantaran program MBG sering kali memotong jam efektif belajar di kelas.
Pembelaan Disdik Batam: Bukan Mobilisasi, Hanya Memfasilitasi Keluhan Orang Tua
Menanggapi polemik yang menggelinding panas di ruang publik, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan, langsung angkat bicara. Berbicara di lokasi kegiatan, Hendri secara tegas membantah adanya tuduhan mobilisasi paksa terhadap para siswa dan tenaga pendidik.
Menurut Hendri, pawai ini murni digelar setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari para orang tua murid terkait penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis di wilayah tersebut.
“Kami menerima keluhan dari orang tua siswa beberapa hari lalu karena MBG dihentikan sementara. Dalam kesempatan ini, kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki,” ujar Hendri.
Ia juga menepis spekulasi adanya instruksi atau tekanan dari intervensi politik pihak tertentu. Disdik Batam mengklaim posisi mereka hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani aspirasi dari sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP, serta perwakilan dari Persatuan Guru.
“Tidak ada kewajiban dari Disdik. Kami hanya menawarkan apabila ingin melaksanakan pawai. Informasi disampaikan kepada para guru setelah kami menerima berbagai masukan terkait penghentian MBG,” tambahnya.
Alasan Memilih Kantor DPRD dan Keterlibatan Anak-Anak
Pawai tersebut sengaja diarahkan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Langkah ini diambil agar suara dan keluhan dari satuan pendidikan terbawah dapat langsung didengar oleh para pemangku kebijakan yang memiliki wewenang anggaran dan pengawasan.
Mengenai kehadiran anak-anak di tengah barisan pawai, Hendri menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar karena status mereka sebagai subjek utama atau penerima manfaat langsung dari program makanan tersebut.
“Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik,” tutup Hendri.
Meskipun pihak Dinas Pendidikan telah memberikan klarifikasi, pro-kontra di tengah masyarakat tampaknya belum mereda. Kasus ini membuka kembali ruang diskusi publik mengenai batasan pelibatan anak-anak dalam kegiatan penyampaian aspirasi publik yang bergesekan erat dengan isu kebijakan politik nasional. (*/tur)
