Minimnya Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Daerah
Link-AR Borneo di tahun 2018-2019 melakukan pemantauan dan investigasi di Kabupaten Sekadau terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan, hasilnya dua izin perusahaan di cabut.
Inisiatif lainnya adalah Kabupaten Sintang saat ini telah memiliki rencana aksi kabupaten kelapa sawit berkelanjutan. Perapian database jumlah izin perkebunan telah di lakukan setiap kabupaten, walaupun data agak sulit di akses. Kendalanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak pernah memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan Inpres Moratorium kepada publik.
Sementara itu, Gifvents, Direktur Pelaksana Harian Yayasan KOMIU, Sulawesi Tengah mengatakan bahwa selama 2,5 tahun terakhir, di Sulawesi Tengah. Belum semua OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mengetahui dan mengimplementasikan Inpres Moratorium tersebut.
“Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tidak berjalannya koordinasi antara sektor terkait perkebunan kelapa sawit. Belum lagi di beberapa Kabupaten sejak tahun 2020-2021 terjadi perubahan kepala daerahnya,” kata Gifvents.
“Perpanjangan Inpres moratorium sawit ini sangat penting. Karena selama ini Pemerintah Daerah tidak memiliki data riil luasan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah.
Selain itu, ada ketidaksinkronan data SPOP pajak dengan realisasi penguasaan lahan di wilayah tapak. Minimnya kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah. Serta terancamnya wilayah-wilayah suaka alam dan kawasan hutan lainnya dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah”, tambah Gifvents. (tur)
