Soal Banjir, GAPKI Ajak Bahu Membahu Mencari Solusi Terbaik

GAPKI BANJIR
Ketua Bidang Publikasi GAPKI Kalteng yang juga sekaligus ketua GPPI Kotim, Katingan dan Seruyan Siswanto

PALANGKA RAYA, kalteng.co Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) menambah penderitaan masyarakat di masa pandemi Covid 19.

Masyarakat yang terdampak langsung menjerit seolah menyalahkan pemerintah tidak becus mengatasinya. Lantas pemegang kebijakan pun seolah mencari kambing hitam agar tidak selalu disalahkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Publikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng yang juga sekaligus ketua GPPI Kotim, Katingan dan Seruyan Siswanto meminta semua pihak tidak saling menyalahkan.

Menurutnya curah hujan tinggi saat ini disebabkan adanya La nina sehingga intensitas hujan tidak seperti biasanya. Banjir tidak hanya terjadi di wilayah Kalteng tapi merata di sejumlah daerah di Indonesia.

Berita Terkait……Polda Kaltim dan GAPKI Gandeng Telkom

“Kita tidak bisa melawan alam, namun bisa mengurangi risiko yang timbulkan,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, bukan saat yang tepat untuk saling menyalahkan. Bukan kali pertama perusahaan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab rusaknya lingkungan, termasuk terjadinya banjir. Bahkan eropa pernah menuding perusahaan sawit di Indonesia sebagai menyumbang kerusakaan alam.

Baca Juga:  Yuk Cari Kebutuhan di SPEKTRA FAIR

Sebaliknya, tambahnya, saat ini pemerintah pusat gencar melakukan pengembangan dari komoditas sawit, mulai dari biodiesel, avtur pesawat terbang hingga pabrik gula dari olahan sawit, sehingga harus ada sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tidak hanya dalam hal enaknya saja, namun saat ada dampak negatif ya kita hadapi bersama,” tegasnya.

Menurut Siswanto menambahkan, sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila ingin pembangunan menjadi lebih maju, masyarakat sejahtera tentunya diperlukan kolaborasi jitu antara seluruh stakeholder termasuk pemerintah di dalamnya.

“Kami juga mengakui terjadinya bencana banjir juga ada korelasinya dari aktivitas perkebunan, tapi tidak seratus persen. Pastinya ada dampak negatif dan positif, dampak positifnya berapa banyak lapangan pekerjaan baru kami ciptakan. Berapa besar peningkatan ekonomi yang terjadi selama ini, semua demi kemajuan negara ini,” terangnya.

Baca Juga:  Waspada Debit Air Naik

Ia menjelaskan, guna mengurangi dampak kerusakan lingkungan, perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini juga telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan. Termasuk memenuhi standar pengelolaan sesuai dengan ISO yang ditetapkan. Selalu ada evaluasi regular agar tidak melenceng dari ketentuan, sehingga pihaknya meminta sinergisitas terus ditingkatkan dan selalu siap bekerjasama dengan pemegang kebijakan di daerah untuk mencari jalan keluar penanganan maupun pencegahan dampak lingkungan.

Menurut dia, perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas, sedangkan saat ini banyak perkebunan mandiri dari masyarakat. Jumlahnya pun tidak sedikit, tentunya harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan masyarakat mandiri ini.

“Yah semacam standarisasi seperti pada perusahaan sawit. Kalau kami sudah ada pasti ada standarisasinya, mulai pembukaan lahan sampai produksi,” pungkasnya. (abw/2,5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *