Harapkan Pengelolaan Keuangan Desa Barsel Lebih Kreatif

POTONG : Bupati Barsel saat potong pantan, ketika meresmikan kantor baru manajemen Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok. FOTO JENERI/KALTENG POS

BUNTOK, Kalteng.co – Kepala Dinas Sosial dan PMDes Barsel Selviryatmi  mengajak aparatur pengelola desa lebih kreatif memanfaatkan anggaran untuk pembangunan desa.

“Pengelolaan, jangan hanya bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, melainkan memanfaatkan peluang lain, seperti pengoptimalan potensi sumber daya alam sebagai pendapatan asli desa, hingga peningkatan sumber daya manusia di dalamnya,” kata Selviryatmi saat dibincangi wartawan, Senin (22/11/2021).

Dikatakan, bahwa seluruh desa di Kabupaten Barsel memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Hanya saja, kata dia, tinggal bagaimana menjalankan sistem pengelolaan dan tertib administrasi supaya lebih baik kedepannya.

Baca Juga:  Pemkab Barsel Berupaya Konsisten serap Anggaran 2022

Menurutnya, kendala dalam pengoptimalan potensi desa adalah pada kurangnya pengetahuan aparatur desa mengenai pasal dan aturan yang memuat tentang hak dan kewajiban mereka.

Undang-undang yang telah disosialisasikan, kata dia, diharapkan menjadi titik cerah bagi aparatur desa, sebagai pedoman terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang terarah, profesional dan berkesinambungan. 

“Saya berharap penerapan undang-undang (UU) yang telah disosialisasi bisa diterapkan oleh aparatur desa,”pintanya.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sebut APBD Barsel 2022 Rp1,019 Triliun

Ia kembali mengingatkan, supaya pejabat desa menggunakan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Anggaran, kata dia, hendaknya dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana dan penunjang program desa seperti pasar, balai pertemuan, dan fasilitas umum lainnya.

Diimbau agar aparatur desa terus mengembangkan potensi diri. Hal itu bertujuan, tambahnya, supaya anggaran pembangunan didukung dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang memadai, sehingga menghindari temuan yang menjadikan aparatur tersandung permasalahan hukum.(ner)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *