PALANGKA RAYA – Sudah 95 persen program studi (prodi) di Universitas Palangka Raya (UPR) telah mengantongi akreditasi B. Bebeberapa diantaranya bahkan sudah meraih akreditasi A, seperti Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Ilmu Adminisrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip).
“UPR memiliki delapan fakultas dengan 38 program studi, dan satu pascasarjana dengan 12 program studi. Sebanyak 95 persen prodi telah mengantongi akreditasi B,” kata Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia kepada Kalteng Pos.
Akhir tahun 2020 ini, Andrie manargetkan 5 persen prodi yang masih C bisa naik jadi B. Kenapa akreditasi ini penting, karena menurut Andrie salah satu parameter daya saing dari sebuah perguruan tinggi itu adalah akreditasi prodi. Ia ingin UPR ini bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri lain di Indonesia yang jumlahnya 4.714 PTN.
“Terakhir Program Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana juga memperoleh akreditasi B,”ujar Andrie yang merupakan pakar ilmu lingkungan ini.
Saat ini ada dua prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang mengajukan permintaan re-akreditasi. Keduanya Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Prodi Akuntasi. Sedangkan di FKIP ada dua prodi juga yang mengajukan permintaan re-akreditasi, yakni Prodi PAUD dan Prodi PJKR. Rencananya bulan Oktober ini assessor atau penilai akan ke UPR. Rektor berharap, hasil re-akreditasi bisa mendapat nilai unggul.
“Akhir tahun 2020 semua perguruan tinggi harus terakreditasi. Untuk bisa masuk kategori perguruan tinggi unggul, minimal akreditasinya B. Dengan akreditasi B, kita sudah sejajar dengan perguruan tinggi lain,” ujar Andrie.
Bersyukur dengan kerjasama yang baik dari seluruh civitas akademika hasil akreditasi UPR sudah mencapai 95 persen. Targetnya, kata Andrie di akhir tahun 2020, harus sudah 100 persen akreditasi dengan nilai B.
Ia berharap dukungan dari, dosen, mahasiswa, masyarakat dan stake holder untuk bisa mencapai target tersebut. Karena keberhasilan ini juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kalteng dan Indonesia.
“Paramater keberhasilan pembanguan SDM dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Ini akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Saya berharap kita di Kalteng tidak tertinggal,” ujar Andrie yang sehari-hari adalah Ketua Dewan Adat Kalteng. (sma/k)
