Dewan Soroti Lemahnya Validasi Data Sebagai Penghambat Penanganan Kemiskinan di Murung Raya
PURUK CAHU, Kalteng.co – Anggota DPRD Murung Raya, Liangsoi, menyoroti lemahnya validasi data sebagai salah satu penyebab utama belum optimalnya penanganan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya menanggapi data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Murung Raya di posisi tiga besar daerah termiskin di Kalimantan Tengah, dengan angka mencapai 6,44 persen.
Menurut Liangsoi, persoalan data yang tidak akurat telah menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Keakuratan data sangat penting karena menyangkut langsung dengan penyaluran bantuan sosial, baik dari APBD maupun APBN. Kalau datanya tidak tepat, programnya tidak akan tepat sasaran,” ujar Liangsoi, Sabtu (19/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa selama ini, banyak program pengentasan kemiskinan berjalan hanya berdasarkan data administratif tanpa verifikasi langsung ke lapangan. Akibatnya, bantuan sering kali tidak menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, sementara yang seharusnya tidak menerima justru mendapatkan bantuan.
Untuk itu, Liangsoi mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendataan, melibatkan struktur masyarakat terbawah seperti RT, RW, kepala desa, dan perangkat kelurahan. Ia juga meminta adanya pembaruan data secara berkala agar respons kebijakan bisa lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Lebih jauh, Liangsoi menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari sisi ekonomi. Faktor pendidikan rendah, kurangnya lapangan kerja, minimnya akses terhadap modal usaha, hingga tingginya beban keluarga juga turut memperburuk situasi.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong adanya program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti penguatan UMKM lokal, penciptaan lapangan kerja baru, serta optimalisasi peran lembaga sosial seperti zakat dan bantuan keagamaan. Namun, ia kembali menekankan bahwa seluruh upaya tersebut harus ditopang oleh data yang benar.
“Kami tidak ingin program kemiskinan hanya jadi formalitas. Harus menyentuh langsung warga yang paling terdampak,” tegasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
